RRI.CO.ID, Sumba - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Yohanis Dade saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna XXIX DPRD Kabupaten Sumba Barat yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh pihak dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir yang harus dibanggakan semata. Sebaliknya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran, memperkuat sistem pengendalian intern, serta membangun tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah, katanya, harus mampu mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat yang telah mencurahkan perhatian, tenaga, serta pemikiran selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menilai kerja sama tersebut mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang sehat dan penuh tanggung jawab.

Rapat Paripurna XXIX DPRD Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. (Jl)