Sumba Tengah Jajaki Pengembangan Sorgum Untuk Bioetanol
- 29 Sep 2026 16:59 WIB
- Kupang
RRI.CO.ID, Sumba — Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dalam pengembangan perkebunan sorgum sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya bioetanol.
Penjajakan tersebut dibahas dalam kunjungan Direktur Utama PNRE, John Anis, kepada Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus S K Limu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumba Tengah didampingi Kepala Dinas Pertanian Nyong Umbu K. Pari dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Asih Supriyati. Pemerintah daerah menyambut baik rencana kerja sama sekaligus penjajakan potensi pengembangan sorgum sebagai komoditas yang dapat mendukung sektor pangan dan energi.
Bupati Paulus S K Limu menyampaikan bahwa wilayah Sumba Tengah, khususnya kawasan pantai utara (Pantura), memiliki potensi besar untuk pengembangan sorgum. Potensi itu didukung ketersediaan lahan yang luas, kepadatan penduduk yang relatif rendah, serta karakter geografis wilayah yang kering dan dinilai sesuai untuk budidaya sorgum.
Budidaya sorgum sendiri bukan hal baru bagi masyarakat Sumba Tengah. Di sejumlah wilayah, termasuk Tanambanas, tanaman tersebut telah lama dibudidayakan dan menjadi salah satu tanaman pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah melihat pengembangan sorgum untuk kebutuhan energi sebagai peluang untuk memperluas manfaat komoditas tersebut bagi masyarakat.
“Semakin cepat langkah pengembangan ini dilakukan, semakin baik, karena selain menghidupkan kembali lahan tidur, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati. Menurutnya, pengembangan sorgum tidak hanya diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui sektor energi terbarukan.
Sementara itu, PNRE menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol berbasis sorgum membutuhkan dukungan kawasan perkebunan dengan luasan yang memadai. Salah satu kebutuhan awal yang menjadi perhatian adalah penyediaan lahan minimal sekitar 5.000 hektare untuk menjamin keberlanjutan produksi.
Rencana kerja sama ini diharapkan dapat menghidupkan kembali lahan yang belum produktif menjadi kawasan produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan dan transisi menuju energi bersih serta berkelanjutan. (Jl)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....