RRI.CO.ID, Kupang – Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kota Kupang. Sebagian warga mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara lainnya berharap pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Di tengah wacana penerapan aturan tersebut, sejumlah warga menilai kebijakan itu dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Pajak yang dibayarkan dinilai akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, salah seorang warga Kota Kupang, Beni Kehi, kepada RRI.CO.ID, Kamis 2 Juli 2026, mengatakan kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.

"Kalau memang memiliki kendaraan, sudah menjadi kewajiban untuk membayar pajak. Dengan begitu masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah," ucap Beni Kehi, saat di wawancarai RRI.CO.ID.

Meski demikian, sebagian warga berharap penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai sosialisasi yang memadai. Mereka menilai pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak langsung kehilangan akses terhadap BBM subsidi.

Warga juga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan, termasuk pemberian keringanan atau program pemutihan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan. Langkah tersebut dinilai dapat mendorong kepatuhan tanpa menambah beban masyarakat.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap kebijakan yang nantinya diterapkan mampu meningkatkan disiplin wajib pajak, namun tetap mengedepankan asas keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan. (AI)