RRI.CO.ID, Rote - Tiga fraksi DPRD Rote Ndao mendesak pemerintah segera membawa kasus pembangunan greenhouse Dinas Pertanian ke ranah hukum. Desakan itu mengemuka dalam Sidang Paripurna II Tahun 2026 saat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Senin, 29 Juni 2026.

Politisi Partai Hanura, Fecky Boelan, turut menyuarakan sikap tegas bersama Fraksi Hanura, Fraksi PKB, dan Fraksi Gabungan ITA ESA. Ketiga fraksi menilai persoalan tersebut sudah menjadi perhatian luas masyarakat.

Fraksi Partai Hanura menegaskan proyek greenhouse telah berjalan lebih dari dua tahun sejak anggaran dicairkan. Namun, perkembangan fisiknya dinilai sangat minim dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ini sudah menjadi urusan kepentingan umum. Pemerintah wajib segera menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk diperiksa secara adil dan jelas," kata Fraksi Hanura.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menerima rancangan pertanggungjawaban APBD 2025 dengan sejumlah catatan penting. Salah satunya meminta kasus greenhouse segera ditangani Kejaksaan dan Kepolisian.

"Kasus yang hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaiannya wajib segera diserahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Hanya lewat jalur hukum, penggunaan anggaran bisa diperiksa secara transparan dan sesuai aturan," ujar Fraksi PKB.

Fraksi Gabungan ITA ESA meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan proyek greenhouse. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran daerah.

"Jika ditemukan penyimpangan atau kerugian keuangan daerah, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kasus ini harus segera diproses hukum agar kepercayaan publik tidak semakin luntur," tegas Fraksi Gabungan ITA ESA.

Desakan tiga fraksi sekaligus menunjukkan kasus greenhouse telah melampaui persoalan administratif di lingkungan dinas. DPRD menilai penggunaan anggaran rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. (Radja)