Pemkab dan DPRD Kupang Kompak Cari Solusi Pembayaran Gaji P3K

RRI.CO.ID,Kupang-Pemerintah Kabupaten Kupang bersama DPRD Kabupaten Kupang menunjukkan kekompakan dalam mencari solusi atas keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah, khususnya terkait pembayaran gaji dan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan bersama Bupati Kupang Yosef Lede, pimpinan DPRD, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kupang ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Kamis, 18 Juni 2026.

Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan kondisi keuangan daerah sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi Pemerintah Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mencari jalan keluar agar hak-hak para P3K dapat terpenuhi.

Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurut Yosef Lede, para P3K telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Kupang.

Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka. "Para P3K di Kabupaten Kupang telah melakukan kewajiban mereka sehingga hak – hak mereka tentu harus diperhatikan. Kita sangat kekurangan anggaran dan telah melakukan berbagai hal secara maksimal agar kekurangan tersebut bisa ditutupi, namun waktu semakin mendesak, hak – hak para P3K harus segera dibayarkan," ujar Yosef Lede.

Kehadiran unsur legislatif dalam pertemuan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas menegaskan bahwa persoalan pembayaran gaji P3K bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian DPRD sebagai mitra kerja pemerintah.

Menurutnya, DPRD mendukung berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan fiskal, termasuk memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sofia Malelek-De Haan.

Ia menilai bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk menutupi kekurangan anggaran. Namun, kondisi fiskal yang terbatas membuat dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting.

Pertemuan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian Keuangan RI. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan bahwa pemerintah pusat memahami tantangan yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kupang.

Ia menegaskan bahwa masukan dari Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang akan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pemerintah pusat membantu daerah mengatasi keterbatasan anggaran. Kunjungan bersama ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang terus membangun sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.

Dengan dukungan pemerintah pusat, diharapkan solusi terhadap pembayaran gaji P3K dapat segera terwujud sehingga hak-hak para pegawai dapat terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (DW)