RRI.CO.ID, Kupang - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi belakangan ini mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan pada berbagai sektor ekonomi daerah, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengamat ekonomi NTT, Fritz Fanggidae, menilai bahwa NTT pada dasarnya hanya menerima dampak dari gejolak ekonomi makro yang terjadi di tingkat nasional maupun global. "Ekonomi kita Nusa Tenggara Timur ini ya kita menerima dampak negatif," ujar Fritz saat diwawancarai RRI Kupang, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, kelompok yang paling rentan terdampak adalah para pelaku UMKM yang sangat bergantung pada distribusi barang dan kelancaran rantai pasok. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya membebani biaya produksi maupun harga jual barang.

"Para pelaku ekonomi terutama UMKM di Nusa Tenggara Timur ini pasti mereka akan terdampak," kata Fritz.

Meski demikian, Fritz melihat masih terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan NTT di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang berpotensi menarik lebih banyak wisatawan mancanegara karena nilai tukar mata uang asing menjadi lebih menguntungkan bagi mereka.

"Turis luar negeri datang ke Indonesia kan mereka lebih enak karena mereka datang membawa dolar," ujar Dokter Fritz.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi NTT selama ini sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga masyarakat. Konsumsi menjadi faktor utama yang menjaga perputaran ekonomi daerah tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal.

"Titik pertahanan yang kuat dari ekonomi Nusa Tenggara Timur kita ini ada pada konsumsi rumah tangga," ucapnya.

Namun, kondisi ekonomi yang semakin berat membuat sebagian masyarakat harus mengandalkan tabungan bahkan berutang untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari. "Kalau mereka tidak punya tabungan itu pasti dia pinjam supaya bisa tetap mempertahankan tingkat konsumsinya," kata Fritz.

Karena itu, Fritz mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. "Pemerintah baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten kota bisa fokus membelanjakan anggarannya pada program pendapatan," ujar Fritz.

Ia menilai langkah tersebut penting agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi dampak pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. (DB)