RRI.CO.ID, Alor - Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti tingginya biaya dan keterbatasan akses pelayanan pajak kendaraan yang masih dihadapi masyarakat wilayah kepulauan di Kabupaten Alor.
Dalam kunjungannya ke Kantor UPTD Samsat Alor, Senin, 25 Mei 2026, Melki meminta sistem pelayanan pajak diperkuat melalui digitalisasi serta kolaborasi lintas instansi agar masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak lagi terbebani biaya perjalanan mahal hanya untuk membayar pajak kendaraan.
Menurut Melki, tantangan geografis di wilayah kepulauan tidak boleh menjadi alasan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pemerintah, kata dia, harus menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kalau masyarakat harus keluar biaya besar hanya untuk bayar pajak, tentu ini jadi persoalan serius. Pelayanan harus dibuat lebih sederhana dan lebih dekat dengan warga,” kata Melki.
Ia menilai transformasi pelayanan publik menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama ketika ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang lebih terpusat di pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah warga dari wilayah kepulauan harus mengeluarkan biaya perjalanan hingga ratusan ribu rupiah untuk datang langsung ke kantor Samsat. Bahkan dalam beberapa kasus, biaya perjalanan lebih besar dibanding nilai pajak kendaraan yang dibayarkan.
Kepala UPTD Samsat Alor Cornelis Adoe mengakui kondisi geografis menjadi tantangan utama pelayanan perpajakan di Alor. Dengan jumlah pegawai yang hanya sekitar 14 orang, pelayanan harus menjangkau wilayah luas hingga Pulau Pantar dan sejumlah pulau kecil lainnya.
Selain itu, keterbatasan jaringan internet membuat penerapan sistem pembayaran pajak digital belum berjalan optimal di seluruh wilayah. “Banyak masyarakat tetap memilih datang langsung karena jaringan di wilayah mereka belum stabil untuk pelayanan digital,” ujar Cornelis.
Meski demikian, Samsat Alor terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital bersama Jasa Raharja. Salah satu aplikasi pelayanan yang dikembangkan di Alor bahkan disebut akan menjadi model pengembangan sistem pelayanan pajak di berbagai daerah lain di NTT setelah proses penyempurnaan selesai dilakukan.
Di sisi lain, Melki juga meminta pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, dan kepolisian ikut terlibat aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Ia menilai pendekatan sosial berbasis komunitas lebih efektif diterapkan di wilayah kepulauan yang memiliki karakter masyarakat berbeda-beda di setiap daerah.
“Kita harus memakai pendekatan yang sesuai dengan kultur masyarakat setempat supaya kesadaran bayar pajak tumbuh dari bawah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga mendorong percepatan mutasi kendaraan berpelat luar daerah menjadi pelat NTT agar potensi penerimaan pajak tidak terus keluar dari daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....