RRI.DO.ID, Kupang – Untuk menguatkan Forum Komunikasi Kebijakan, Univesitas Widya dan Univesitas Nusa Cendana Kupang melakukan Audiens dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka di terima Kepala Divisi Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi didampingi Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum, Selasa 19 Mei 2026.

Kegiatan Audiens ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi guna mendukung pengembangan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy), penguatan kapasitas analis kebijakan, serta pengembangan jejaring kebijakan di Nusa Tenggara Timur. Ketua Program Studi S2 Magister Ilmu Administrasi FISIP Undana, Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si. menyebutkan Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyampaikan kesiapan untuk menindaklanjutinya.

Selain itu, Undana juga memiliki Laboratorium Kebijakan Publik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengkajian dan diskusi kebijakan. Dalam diskusi, pihak Undana menilai kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah, mengingat masih terdapat kebijakan yang disusun berdasarkan pendekatan instingtif dan belum sepenuhnya berbasis data serta kajian yang komprehensif.

Saat ini, pihak Undana menunggu penyampaian draft kerja sama sebagai tindak lanjut pembahasan lebih lanjut. Sementara itu Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) yang diterima oleh Dekan FISIP Unwira, P. Yoseph Riang, SVD., S.Fil., M.Th., M.I.Kom menegaskan, menyambut baik audiens sebagai peluang membahas peluang kerja sama dalam bentuk pengkajian kebijakan, diskusi kebijakan, pengembangan jejaring akademik, serta penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung pelaksanaan FKK di wilayah.

Pihak Unwira menyampaikan dukungan terhadap rencana kerja sama tersebut. Ia menilai bahwa keterlibatan akademisi sangat penting guna memastikan kebijakan publik memiliki dasar akademik, data, dan kajian yang kuat.

Pihak Unwira juga menunggu penyampaian draft kerja sama sebagai tindak lanjut pembahasan selanjutnya. Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti di daerah.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar disusun berdasarkan data, kajian, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (humas/anna)