RRI.CO.ID, Sumba - Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarpenegak hukum di daerah. Kedatangan tim di Bandara Eltari, Kupang, Rabu, 22 April 2026, disambut hangat oleh Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Kepala BNNP NTT Brigjen Pol. Yulianus Yulianto, serta unsur Forkopimda lainnya.

Kapolda NTT melalui Kabidhumas Kombes Pol. Henry Novika Chandra menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif. Polda NTT, kata dia, siap memberikan dukungan penuh terhadap fungsi pengawasan DPR RI sekaligus membuka ruang dialog konstruktif demi peningkatan kualitas penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir antara lain Benny K. Harman, Siti Aisyah, Andi Ma’ruf Sulaiman, dan Bob Hasan. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan DPR RI di masa reses yang mencakup beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, guna memperoleh gambaran komprehensif terkait kinerja penegakan hukum di daerah.

Fokus utama kunjungan di NTT meliputi evaluasi penanganan berbagai kasus menonjol seperti tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, narkotika, korupsi, serta kejahatan umum lainnya. Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya reformasi hukum baik secara struktural maupun kultural, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Komisi III juga menyoroti implementasi KUHP dan KUHAP baru yang telah berjalan lebih dari 100 hari. Meski demikian, masih terdapat sejumlah agenda internal yang perlu diselesaikan untuk mendukung sistem pemidanaan modern berbasis keadilan restoratif, termasuk perbaikan teknis penanganan perkara dan penguatan aspek rehabilitasi.

Dalam rangkaian kegiatan, Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama para pimpinan penegak hukum di NTT yang dilanjutkan dengan dialog interaktif. Pembahasan mencakup isu strategis, realisasi anggaran, serta program prioritas masing-masing institusi. Melalui kunjungan ini, Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan berintegritas demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Jl)