Bupati Sumba Barat Hadiri Paripurna, Pansus Soroti DPRD
- 15 Apr 2026 18:07 WIB
- Kupang
RRI.CO.ID, Sumba - Yohanis Dade menghadiri Rapat Paripurna ke-XX DPRD Kabupaten Sumba Barat Masa Persidangan II pada, Rabu, 15 April 2026. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
Laporan Pansus disampaikan oleh Sekretaris Pansus, Yulius Duu Paji, yang menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran eksekutif. Ia menilai penyusunan LKPJ 2025 berjalan baik melalui pembahasan bersama fraksi-fraksi DPRD secara konstruktif.
Pansus memberikan apresiasi khusus terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp93,92 miliar atau 110,89 persen dari target Rp84,69 miliar, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari retribusi pelayanan kesehatan yang mencapai Rp32,68 miliar atau 34,80 persen. Pansus berharap capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui kerja yang lebih efektif dan inovatif demi mewujudkan pemerintahan yang terpercaya.
Namun demikian, Pansus juga menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya adalah optimalisasi objek PAD, pendataan ulang SIUP dan SITU bagi pengusaha di Waikabubak, serta penggunaan data mikro pemerintah daerah sebagai dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan data makro.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor pembangunan dan pelayanan publik. Pansus mendorong penataan distribusi guru agar tidak menumpuk di wilayah tertentu, peningkatan akreditasi RS Hoba Kalla melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, serta penertiban pedagang di trotoar Pasar Lama secara persuasif.
Rekomendasi lainnya mencakup pengembangan UMKM pariwisata seperti kuliner dan tenun ikat, optimalisasi kebun dinas di Laboya Barat dan Tana Righu untuk komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas aparatur. Pansus juga menekankan pentingnya pengawasan sinergis antara DPRD dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan yang adil, makmur, dan berkelanjutan. (Jl)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....