RRI.CO.ID, Sumba : Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi Kajian Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekonomian dan Sistem Pembangunan Daerah Tertinggal di Aula Bapperida, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian terkait, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta pimpinan perangkat daerah, termasuk peserta secara virtual dari seluruh NTT.

Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs. Samsul Widodo, MA, menekankan bahwa efisiensi anggaran harus berdampak nyata dan terukur di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Ia menyampaikan dua langkah strategis untuk Kabupaten Sumba Tengah: rakor di Jakarta bersama kementerian terkait dan rakor lanjutan di daerah.

Dalam fokus program sosial, Dirjen Samsul menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lebih dari 22 ribu penerima manfaat di Sumba Tengah. Program ini bertujuan meningkatkan asupan nutrisi anak sekolah yang mencapai 50 persen berangkat tanpa gizi cukup. Pemerintah daerah diminta merinci anggaran, ketersediaan, dan kekurangan secara detail.

Terkait dana desa, Dirjen juga menyinggung lambatnya penurunan kemiskinan desa sejak adanya dana tersebut. Ia menekankan perlunya prioritas kegiatan produktif agar dana desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu, menyatakan apresiasi atas arahan Dirjen dan menegaskan komitmen daerah menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. Program Pembangunan Rumah Mandiri dan Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM) dioptimalkan meski terjadi efisiensi anggaran, dengan penyesuaian jumlah rumah dan penerima manfaat.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bertekad mendorong ekonomi desa lebih produktif, memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat, dan memastikan efisiensi anggaran memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Jl)