RRI.CO.ID,Kupang-Pemerintah Kabupaten Kupang dan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) menegaskan komitmen bersama dalam menyatukan misi pelayanan bagi jemaat dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Kupang Yosef Lede dalam pembukaan Sidang Majelis Sinode GMIT ke-54 di GMIT Center, Kota Kupang, Senin (9/2/2026) sore.

Bupati Yosef Lede menyampaikan bahwa pemerintah dan gereja memiliki visi dan misi yang selaras: menghadirkan pelayanan, pemulihan, serta kesejahteraan bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan sosial. “Kehadiran pemerintah di tengah-tengah bapak ibu pendeta sesungguhnya memiliki tujuan dan misi yang sama dengan gereja, yaitu menyembuhkan luka-luka yang ada di tengah masyarakat dan jemaat,” ujar Bupati Yosef.

Sebagai bentuk konkret kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Kupang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan GMIT. MoU ini menjadi dasar sinkronisasi program-program pemerintah daerah dengan program-program pelayanan gereja, agar upaya pembangunan masyarakat dan pemberdayaan jemaat berjalan secara terintegrasi.

Bupati Yosef berharap persidangan ini menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dapat dikolaborasikan dengan program-program pemerintah. “Kiranya persidangan ini menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dikolaborasikan dengan program-program Pemerintah Kabupaten Kupang,” katanya penuh harap.

Ketua Majelis Sinode GMIT Samuel Pandie menyambut baik dukungan pemerintah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara gereja dan pemerintah sebagai kekuatan bersama dalam menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat.

“Kita berbicara tentang bagaimana membangun kekuatan komunitas kita, karena yang paling penting dalam hidup ini adalah menyadari bahwa kita ada bersama orang lain,” kata Samuel Pandie.

Sidang Majelis Sinode GMIT ke-54 dihadiri pula oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Jhoni Asadoma, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, sejumlah bupati, serta jajaran Majelis Sinode GMIT. Persidangan diharapkan menjadi momentum strategis dalam menetapkan arah pelayanan gereja yang kontekstual dan kolaboratif dengan pemerintah. (DW)