RRI.CO.ID, Kupang - Wajah pembangunan Indonesia di tahun 2025 masih dibayangi oleh isu kemiskinan kronis di tingkat daerah. Walaupun instrumen jaring pengaman sosial terus diperkuat, rilis data BPS terkini menjadi pengingat bahwa pemulihan ekonomi belum dirasakan secara inklusif.

Ketimpangan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja antarwilayah menciptakan sekat yang menghambat mobilitas sosial. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih integratif untuk memastikan setiap warga negara memiliki titik awal yang sama dalam meraih kesejahteraan.

Meskipun menyandang status sebagai motor penggerak ekonomi di Pulau Jawa, Jawa Timur masih terjebak dalam paradoks kemiskinan yang nyata. Berdasarkan laporan BPS tahun 2025, provinsi ini mencatatkan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yakni 3,87 juta jiwa atau 9,50% dari total populasi.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa pertumbuhan ekonomi yang masif belum mampu menumbangkan akar kemiskinan struktural yang mendalam. Realitas tersebut menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menaruh perhatian ekstra pada penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan yang tak bisa ditunda.

Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi berikutnya dengan populasi penduduk miskin masing-masing sebesar 3,64 juta dan 3,36 juta jiwa. Dominasi ketiga provinsi di Pulau Jawa ini dalam statistik kemiskinan nasional merupakan konsekuensi logis dari jumlah penduduknya yang masif; secara angka absolut tampak sangat tinggi, meski secara persentase mungkin lebih ramping dibanding wilayah lain.

Sementara itu, di luar Jawa, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berjuang dengan angka kemiskinan yang menembus angka satu juta jiwa. Kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan akses pembangunan di kedua wilayah tersebut menjadi faktor krusial yang terus menekan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Fenomena tingginya angka kemiskinan lintas provinsi mempertegas kebutuhan akan intervensi pembangunan yang lebih tersegmentasi dan relevan dengan kondisi daerah masing-masing. Transformasi kebijakan harus bergeser pada penguatan data yang komprehensif sebagai fondasi utama pengambilan keputusan. (AK)