KBRN, Kupang: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri acara Koordinasi Penataan Ruang Bali-Nusa Tenggara di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (21/10/2025).

Forum ini merupakan wadah dalam mendorong agenda prioritas nasional di Kawasan Timur Indonesia, di mana Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bekerja sama dengan perkumpulan pelaku kebijakan dan manajemen tata ruang Indonesia atau ISPASI dalam mensinergikan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Bali-Nusra melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi.

Gubernur Melki Laka Lena dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menyambut baik forum ini. Ia menerangkan telah membahas bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana ketiga provinsi sepakat mendukung wilayah prioritas unggulan dalam 3 wilayah ini untuk dikembangkan.

“Secara pribadi saya bersama Gubernur Bali dan Gubernur NTB, kami sudah berkomunikasi untuk kita kembangkan bersama wilayah prioritas ini dalam penataan ruang yang merupakan instrumen strategis, "ungkap gubernur Melki.

Menurutnya Forum ini sangat baik walaupun ini masih terdapat beberapa hal yang perlu dibahas bersama mulai dari ahli fungsi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan kapasitas daerah seperti Sumber Daya Menusia (SDM), kelembagaan, anggaran, serta koordinasi antar Perangkat Daerah.

Poin tersebut masih menjadi tantangan dalam penyusunan dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta kesenjangan regulasi antara regulasi dan daerah dan pusat serta partisipasi masyarakat yang terbatas serta dinamika pengaturan baru pasca Omnibus Law / UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut Gubernur NTT juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang menaruh perhatian penting bagi kawasan Bali – Nusra, dimana program strategis ini harus didorong sehingga pengembangan kawasan ekonomi perbatasan juga dapat diperhatikan. Pemprov NTT terus mendorong pariwisata berkelanjutan.

Melkiades berharap adanya pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah perbatasan NTT dengan Timor Leste, sehingga Ia bisa mengusulkan di wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian serius guna meningkatkan ekonomi perbatasan.

Melalui forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan rumusan dan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan, baik itu pembuatan mekanisme koordinasi lintas provinsi yang lebih efektif, penyelarasan RTRW antarwilayah, dan penyusunan strategi bersama untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Sesmenko Infra), Ayodhia G.L. Kalake, dalam sambutannya menerangkan bahwa khusus di kawasan NTT, Bali, dan NTB, merupakan wilayah yang mendapat perhatian pemerintah pusat dengan tertuju pada beberapa isu utama :

Pertama, percepatan penyelesaian dan legalisasi RTRW dan RDTR untuk mendukung investasi yang tepat lokasi, efisien, dan ramah lingkungan.

Kedua, sinkronisasi tata ruang darat dan laut, termasuk kawasan pesisir, pelabuhan, dan pariwisata yang memerlukan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.

Ketiga, penguatan konektivitas antar- pulau dan peningkatan infrastruktur dasar seperti air dan energi untuk mendukung ketahanan wilayah.

Ia menjelaskan bahwa Kemenko Infrastruktur juga akan terus memastikan bahwa setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Pulau Timor, Sumba, Flores, dan Lombok, tetap mengacu pada rencana ruang dan daya dukung lingkungan yang ada.

Melalui forum lintas pulau ini, Kemenko akan melakukan pendekatan antarwilayah yang pada dasarnya mengedepankan penataan ruang dan diawali dari Kawasan Timur Indonesia sesuai dengan arahan RPJMN.

Lebih lanjut, Mantan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia mengharapkan bahwa melalui forum tersebut, ketiga wilayah bisa saling sharing berbagai inovasi daerah sebagai wujud dari kolaborasi antar daerah.

Di samping itu, Najib Faizal selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang dalam laporannya menjelaskan Bali - Nusra mempunyai target laju pertumbuhan ekonomi PDRB perkapita dimana dalam RPJMN “superhub” ekonomi dan pariwisata dan berbagai bidang unggulan lainnya yang harus diwujudkan.

Ia mengemukakan Labuan Bajo yang merupakan pusat kegiatan nasional menjadi “superhub” pariwisata, memiliki kebutuhan dasar manusia / supply chain yaitu bahan makan dan kebutuhan pokok lainnya yang harus berasal wilayah sekitar sehingga upaya mendongkrak kawasan pertanian di daerah Flores bisa tercapai.

Ia menjelaskan bahwa Tata Ruang bukan hanya perencanaan tapi tempat untuk berinvestasi. Ia menambahkan pembangunan juga tetap dengan memperhatikan hutan lindung dan pengelolaan sumber daya lainnya sehingga tidak berdampak seperti banjir konflik wilayah/sosial dan bahkan polemik-polemik lainnya.

“Kita juga perlu memperhatikan akselerasi perencanaan ruang, sinkronisasi penataan ruang sehingga diperlukan sinergitas secara bersama dan harus terus melakukan monitoring ruang terbuka hijau agar pemanfaatan infrastruktur tepat sasaran dengan menghubungkan seluruh potensi yang ada di tiga wilayah ini, "ujarnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan prosesi peluncuran International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Sesmenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta disaksikan oleh Gubernur NTT dan hadirin lainnya.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Sekjen Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia beserta jajaran, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beserta jajaran, para Kepala Daerah wilayah Bali-Nusra, para Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bali-Nusra serta Pimpinan Balai PUPR wilayah Bali-Nusra.(AL)