Wali Kota Tegaskan Kepala Sekolah Pemimpin Perubahan

RRI.CO.ID, Kupang — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan kepala sekolah harus mengambil peran sebagai pemimpin perubahan di lingkungan pendidikan. Kepala sekolah tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu memimpin, mengevaluasi persoalan, dan menghadirkan solusi bagi kemajuan sekolah.

Penegasan itu disampaikan Christian saat melantik Badan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs Tingkat Kota Kupang Periode 2026–2030 di Aula Hotel Sahid T-More Kupang, Senin 5 Oktober 2026.

Christian mengatakan, jabatan kepala sekolah merupakan amanah yang selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan baik.

“Di dunia ini, tidak pernah ada rumus di mana jabatan meninggi, namun tanggung jawab mengecil,” kata Christian. Karena itu, Christian meminta kepala sekolah tidak menjadikan persoalan di sekolah sebagai alasan untuk saling menyalahkan.

Kepala sekolah, terutama pada satuan pendidikan negeri, harus tampil sebagai pihak yang bertanggung jawab sekaligus mengambil langkah perbaikan ketika terjadi masalah. “Good leader never plays the blame game,” ujarnya.

Menurut Christian, pemimpin yang baik tidak mencari kambing hitam. Pemimpin harus mampu melakukan evaluasi, memperbaiki sistem, dan memastikan persoalan yang sama tidak kembali terjadi.

Sikap tersebut, kata dia, penting karena kepala sekolah merupakan salah satu ujung tombak pemerintah dalam menghadirkan pelayanan pendidikan berkualitas.

Wali Kota Dorong Kepala Sekolah Berani Berinovasi

Christian juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak terjebak pada pola lama dalam mendidik dan membina peserta didik. Perubahan zaman menuntut sekolah mampu beradaptasi dengan kebutuhan generasi saat ini.

“Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika terus melakukan cara yang sama,” katanya. Bagi Christian, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik peserta didik.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak memiliki ruang untuk mengembangkan potensi, mempertahankan cita-cita, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ia menilai kualitas manusia merupakan ukuran yang lebih fundamental dalam pembangunan daerah dibandingkan sekadar pembangunan fisik.

“Pembangunan bukan hanya soal jalan, gedung dan infrastruktur. Yang paling penting adalah manusia yang kita hasilkan dari proses pembangunan itu,” ujarnya.

Karena itu, Christian meminta kepala sekolah melihat kewenangan yang dimiliki sebagai instrumen pelayanan, bukan kekuasaan. Prinsip tersebut sejalan dengan arah pemerintahan Kota Kupang yang mengusung semangat “To Govern Is To Serve” atau “Memerintah adalah Melayani.”

“Setiap kewenangan harus dimaknai sebagai sarana untuk melayani dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.

MKKS Harus Jadi Ruang Solusi

Dalam konteks tersebut, Christian meminta MKKS tidak berhenti sebagai forum administratif kepala sekolah. MKKS harus menjadi ruang untuk membicarakan persoalan pendidikan secara terbuka, bertukar pengalaman, mengembangkan gagasan, serta menghasilkan solusi.

Persoalan yang ditemukan kepala sekolah di lapangan, menurutnya, harus menjadi masukan penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemerintah Kota Kupang dalam menentukan kebijakan. Christian berharap kepengurusan MKKS periode 2026–2030 mampu memperkuat kolaborasi antar kepala sekolah sekaligus menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan di Kota Kupang.

Badan Pengurus MKKS SMP/MTs Tingkat Kota Kupang periode 2026–2030 diketuai Otniel Te Lena, S.Pd. Forum tersebut menaungi kepala SMP/MTs negeri maupun swasta dan diarahkan memperkuat kompetensi manajerial, supervisi, serta kewirausahaan kepala sekolah.

Bagi Christian, tantangan terbesar dunia pendidikan bukan hanya bagaimana sekolah menjalankan rutinitas, tetapi bagaimana sekolah berani berubah untuk memastikan setiap anak memperoleh masa depan yang lebih baik. (rls/As)