RRI.CO.ID, Kupang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah daerah untuk melakukan merger atau penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dukungan ini diberikan mengingat saat ini pemerintah sedang gencar melakukan kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Komis I DPRD Provinsi NTT, Julius Uli, mengatakan wacana merger OPD sebenarnya sudah pernah dimajukan dan dibahas, hanya saja tingkat implementasinya yang belum dilaksanakan. Menurut Julius, momentum efisiensi saat ini sangat tepat untuk merealisasikan merger tersebut dengan tujuan untuk penghematan anggaran dan fokus pada program-program prioritas.
"Jadi tanggapan DPR tentang merger OPD itu sangat baik, oleh karena momentum saat ini negara dan daerah sedang melaksanakan efisiensi. Nah efisiensi ada dalam rangka penghematan efektivitas program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program-program itu tidak banyak berada pada OPD yang tidak berorientasi pada pelayanan publik," Kata Julius di kantor DPRD Provinsi NTT, Senin 1 Oktober 2026.
Terkait nasib Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menegaskan bahwa SDM dari OPD yang di-merger harus tetap diperhatikan dan tidak boleh ada yang dirugikan. "Merger tidak boleh ada yang dirugikan, tetapi pemerintah daerah hendaknya sudah membuat perencanaan yang matang sehingga pengembangan karir dari pegawai itu tidak boleh terhenti oleh karena merger itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Julius berharap merger OPD dapat membawa perubahan gaya kerja birokrasi menjadi lebih baik. Ia menilai saat ini birokrasi banyak diisi anak muda yang penuh energi.
"Anak muda itu kan enerjik, punya harapan, punya bayangan yang bagus. Tapi jangan membawa pola kerja birokrasi masa lalu. Harus disesuaikan dengan perkembangan, kalau memang era digitalisasi dia harus melaksanakannya untuk percepatan pelayanan publik," ujarnya menutup wawancara bersama RRI Kupang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....