Perubahan APBD NTT 2026 Diarahkan Lindungi Ekonomi Masyarakat Kecil

RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengarahkan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Perhatian diberikan kepada pelaku usaha mikro, pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, kepada RRI.CO.ID, Senin, 14 September 2026, menyampaikan kebijakan tersebut saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD NTT. Menurutnya, program prioritas harus tetap menyentuh perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Alokasi pembiayaan dan skema bantuan keuangan daerah diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh dukungan di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Ia menilai penguatan ekonomi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui program berskala besar. Dukungan terhadap usaha mikro dan aktivitas perdagangan kecil juga menjadi bagian penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah.

“Alokasi pembiayaan dan skema bantuan keuangan daerah diarahkan agar program-program prioritas tetap menyasar perputaran ekonomi lini bawah,” ucap Jhoni.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemulihan masyarakat di wilayah terdampak bencana Flores. Pemerintah mengarahkan dukungan agar proses pemulihan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Pemprov NTT selanjutnya akan membahas secara teknis berbagai program tersebut bersama DPRD Provinsi NTT. Pemerintah menegaskan pembahasan perubahan APBD tetap diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah NTT.