Integrasi Layanan Primer di NTT Capai 98,88 Persen

RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pelaksanaan Integrasi Layanan Primer atau ILP telah diterapkan pada 441 dari 446 Puskesmas di seluruh wilayah NTT. Capaian tersebut setara dengan 98,88 persen dan dinilai menunjukkan adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan capaian tersebut dalam High-Level Dialogue pada 4th Indonesia Health Partners Meeting 2026 di Jakarta, Selasa 15 September 2026. Menurutnya, pelaksanaan ILP menjadi salah satu contoh bagaimana keselarasan arah kebijakan nasional dan daerah dapat mempercepat transformasi layanan kesehatan.

Dengan kondisi geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, pemerataan layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penguatan jaringan layanan hingga tingkat Puskesmas dan desa dinilai penting untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh pelayanan kesehatan.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, kepada RRI.CO.ID, Selasa 15 September 2026, menjelaskan keberhasilan implementasi program tidak boleh berhenti pada tercapainya target administratif. Pemerintah bersama seluruh mitra perlu memastikan layanan yang telah dirancang benar-benar menjangkau masyarakat hingga tingkat rumah tangga.

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menjaga akuntabilitas layanan setelah program diterapkan di fasilitas kesehatan. Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kemitraan kesehatan yang memberikan dampak nyata dan memastikan masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan.

“Arah prioritas nasional menentukan tujuan, sementara realitas lokal menentukan bagaimana layanan sampai kepada masyarakat,” ucap Melki.

Ia mengatakan keterlibatan pemerintah daerah, mitra pembangunan dan pelaksana layanan harus dibangun sejak awal perencanaan. Dengan demikian, setiap dukungan dapat diselaraskan dengan kebutuhan daerah dan menghasilkan dampak yang lebih terukur.

Capaian ILP di NTT menjadi salah satu gambaran kesiapan daerah dalam memperkuat transformasi layanan kesehatan. Pemerintah Provinsi NTT selanjutnya mendorong agar integrasi tersebut tidak hanya memperkuat sistem layanan, tetapi juga meningkatkan kesinambungan pelayanan bagi masyarakat.