RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan perkembangan penanganan bencana gempa bumi di Flores dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT, Senin 24 Agustus 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT.
Pemaparan tersebut disampaikan sebagai respons atas apresiasi Anggota DPRD NTT Alex Afong terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani bencana. Alex juga meminta penjelasan mengenai upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan dan bantuan secara cepat.
Gubernur mengatakan penanganan bencana gempa Flores melibatkan berbagai pihak melalui semangat gotong royong. Sejak hari pertama bencana pada 15 Agustus 2026, bantuan dan penanganan telah bergerak ke lapangan dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai unsur lainnya. Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
Menurut Melki, masa tanggap darurat bencana gempa bumi Flores ditetapkan selama 14 hari dan akan dievaluasi hingga 28 Agustus 2026. Evaluasi akan mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan serta perkembangan situasi berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sejumlah wilayah dilaporkan mulai berangsur stabil dan beberapa titik pengungsian di Kabupaten Sikka mulai dikurangi. Gubernur menegaskan, warga yang rumahnya dinyatakan aman dapat kembali beraktivitas.
Namun, kelayakan rumah harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan masyarakat. Bagi rumah yang belum layak dihuni, pemerintah menyiapkan hunian sementara melalui Kementerian Pekerjaan Umum selama proses pemulihan berlangsung.
Dalam distribusi bantuan, Pemprov NTT menyiapkan tiga mekanisme untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail.
Kedua, memanfaatkan jasa ojek dan kendaraan pikap milik masyarakat setempat yang memahami kondisi medan. Biaya distribusi melalui mekanisme tersebut akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian” dengan sistem akuntansi keuangan yang telah disiapkan. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meskipun bantuan pemerintah belum tiba di lokasi.
Menurut Gubernur, mekanisme itu telah mulai diterapkan di Kabupaten Nagekeo dan Ngada dan akan diperluas ke wilayah terdampak lainnya. Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur menekankan pentingnya akurasi data kerusakan.
Pendataan mencakup rumah masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya. Pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat diminta bersama-sama memastikan data yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Akurasi data dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat dukungan pemerintah untuk pembangunan kembali wilayah terdampak bencana. Dengan data yang tepat, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT Fernando Soares turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur NTT bersama jajaran pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi di Flores. Dukungan DPRD tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk memastikan penanganan bencana, distribusi bantuan, pendataan kerusakan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Rapat Paripurna ke-85 tersebut juga memiliki agenda utama Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....