“Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan tanggung jawab moral, dan bagaimana tanggung jawab moral tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro kepada RRI.CO.ID. Selasa, 31 Maret 2026

Triyantoro juga mengungkapkan adanya peningkatan ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa laporan keuangan yang telah diserahkan akan diperiksa secara terperinci oleh BPK untuk menilai kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Laporan ini akan kami uji melalui pemeriksaan terperinci untuk menilai apakah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” ucapnya.

Pemeriksaan terperinci tersebut dijadwalkan mulai 6 April 2026 di masing-masing entitas pemerintah daerah. Untuk itu, BPK mengimbau seluruh pemerintah daerah agar proaktif membangun komunikasi dan koordinasi, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berpotensi mempengaruhi opini hasil pemeriksaan.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kota Kupang menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa penyerahan LKPD memiliki makna penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, tidak hanya demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (AI)