RRI.CO.ID, Sumba - Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, secara resmi membuka Forum Koordinasi Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengevaluasi indikator kinerja utama serta menyusun rencana kerja ke depan secara terarah dan terpadu.

Dalam laporan yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Charelas H. Weru, terungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi daerah. Di antaranya angka anak tidak sekolah mencapai 4.720 orang, tingkat kemiskinan sebesar 26,47 persen, serta prevalensi stunting yang masih berada di angka 22,91 persen.

Meski demikian, terdapat perkembangan positif pada sektor infrastruktur dan lingkungan. Akses terhadap air minum dan air bersih terus meningkat hingga menjangkau wilayah pelosok, walaupun masih terdapat beberapa daerah yang belum terlayani secara maksimal.

Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diproyeksikan mencapai 79,44 poin pada 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia di sektor kesehatan dan pendidikan berada pada angka 66,68 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan indikator kinerja utama secara signifikan hingga 23,17 persen dalam periode 2021–2025.

Target tersebut didukung melalui 176 program, 490 kegiatan, dan 1.398 sub-kegiatan yang disusun berdasarkan hasil Musrenbang serta pokok pikiran DPRD. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi, kedisiplinan, dan integritas dalam pelayanan publik.

Ia menginstruksikan seluruh OPD agar menyelesaikan laporan administrasi tepat waktu sebelum diserahkan ke DPRD. Menurutnya, budaya kerja cepat dan terencana harus menjadi kebiasaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, Bupati juga menekankan beberapa hal penting, seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, transparansi pengelolaan Dana BOS oleh pihak sekolah, serta orientasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Forum ini ditutup dengan penegasan bahwa perencanaan pembangunan harus berfokus pada substansi dan dampak nyata, terutama dalam mengatasi kemiskinan, stunting, dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sumba Barat. (Jl)