RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai tekanan fiskal nasional sepanjang 2025 menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal, sejumlah indikator makro justru menunjukkan tren perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTT di Kupang, Kamis 26 Maret 2026.

Menurut gubernur, penyesuaian fiskal nasional dan kebijakan pengendalian defisit APBN berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah. Banyak pemerintah daerah, termasuk NTT, mengalami penyempitan ruang fiskal yang berimplikasi pada pengetatan prioritas program pembangunan.

Meski demikian, pemerintah provinsi menilai kondisi tersebut justru mendorong percepatan reformasi tata kelola keuangan daerah. Digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.

Di sisi lain, kinerja ekonomi daerah tetap menunjukkan pertumbuhan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh 5,34 persen secara tahunan. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor industri pengolahan, yang meningkat lebih dari 20 persen, serta lonjakan ekspor barang dan jasa yang mencapai hampir 27 persen.

Perbaikan juga terlihat pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 17,50 persen, sementara jumlah penduduk miskin berkurang puluhan ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 69,89 poin, mencerminkan kemajuan di sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

Dalam bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah provinsi terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program One Village One Product (OVOP) yang dijalankan pemerintah daerah telah membina ratusan pelaku usaha dengan puluhan produk unggulan, yang kini dipasarkan melalui jaringan NTT Mart di seluruh kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi NTT menilai keberhasilan menjaga stabilitas indikator makro di tengah tekanan fiskal menjadi bukti pentingnya konsistensi reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi berbasis lokal sebagai fondasi ketahanan ekonomi daerah.