RRI.CO.ID, Sumba - Bupati Yohanis Dade meresmikan penerapan Sistem Persetujuan Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Daerah sebagai langkah mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan di Kabupaten Sumba Barat. Peluncuran ini berlangsung di aula kantor bupati dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah serta mitra perbankan, Waikabubak, 3 Maret 2026.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri. Hadir pula pimpinan Bank NTT Cabang Waikabubak dan Anakalang yang berperan dalam implementasi sistem keuangan digital tersebut.

Peluncuran SP2D Online dan KKI merupakan bagian dari program prioritas pembangunan daerah periode 2025–2029 di Kabupaten Sumba Barat. Program ini menitikberatkan pada reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Anita Rinie, menjelaskan bahwa KKI telah dipersiapkan sejak 2023. Pengajuan resmi dilakukan pada 2024 dan uji coba berhasil dilaksanakan pada 2025.

Sistem ini nantinya diterapkan pada 29 perangkat daerah dan 10 unit kerja untuk mendukung pembayaran barang dan jasa, perjalanan dinas, transportasi, penginapan, hingga konsumsi kegiatan. Sementara itu, persiapan SP2D Online telah dimulai sejak 2022 melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Bank NTT.

Dengan sistem ini, seluruh transaksi keuangan daerah dapat tercatat secara langsung dan terintegrasi dengan sistem perbankan sehingga proses pencairan dana menjadi lebih cepat, tertib, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Bupati Yohanis Dade menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui transformasi digital.

Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mendukung implementasi sistem baru tersebut, meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, serta menjaga disiplin administrasi dan transparansi demi mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. (Jl)