RRI.CO.ID,Kupang - Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan kembali ditekankan dalam Persidangan Majelis Klasis Kota Kupang Barat VIII di GMIT Usi Apakaet Bello, Jumat, 20 Februari 2026. Pemerintah menilai kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat pelayanan sosial dan pembangunan daerah.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, Yanuar Dally, yang hadir mewakili Wali Kota Kupang, menyampaikan bahwa gereja memiliki peran strategis dalam pembinaan moral dan penguatan nilai sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, pemerintah menghadirkan kebijakan dan sistem pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan warga.
Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Pdt. Samuel Benyamin Pandie, bersama jajaran Majelis Sinode Harian dan para pendeta se-Klasis Kota Kupang Barat turut menghadiri persidangan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan perencanaan pelayanan gereja.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Kupang juga menyoroti dukungannya terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Program ini mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia karena dinilai memperluas akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu.
Persidangan majelis diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang memperkuat kolaborasi antara gereja dan pemerintah, khususnya dalam menjawab tantangan sosial di masyarakat. Dengan sinergi yang terjaga, pembangunan Kota Kupang diharapkan semakin inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Melalui kerja bersama tersebut, Kota Kupang terus diarahkan menjadi kota yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan, sekaligus rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....