RRI.CO.ID, Kupang - Transformasi layanan pertanahan tidak lagi sekadar soal digitalisasi atau pembenahan administrasi, tetapi harus benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pesan itu ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026.

Di hadapan para Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Seksi se-Provinsi Aceh, Menteri Nusron menekankan bahwa seluruh upaya transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang memberikan kepastian, kemudahan, dan kepuasan bagi masyarakat. "Capaian kita adalah transformasi di bidang pelayanan. Apa pun yang kita lakukan, ujungnya adalah pelayanan. Tujuan utamanya adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan," ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, setiap satuan kerja harus terus melakukan pembenahan agar layanan pertanahan semakin mudah diakses, memiliki standar waktu penyelesaian yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. Menteri Nusron menjelaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik bergantung pada dua faktor utama, yaitu sistem dan sumber daya manusia.

Keduanya harus berjalan selaras agar kualitas layanan terus meningkat. "Kalau kita bicara pelayanan publik, kata kuncinya ada dua, yaitu sistem dan sinten (sumber daya manusia). Sistemnya harus semakin baik agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, lebih transparan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat," ujarnya.

Ia pun mengingatkan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di Aceh agar selalu menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan. "Layani masyarakat dengan hati. Permudah setiap urusan masyarakat," kata Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, memaparkan laporan capaian kinerja seluruh satuan kerja BPN di wilayah Aceh sebagai bagian dari evaluasi sekaligus penguatan komitmen peningkatan pelayanan. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

Melalui pembenahan sistem kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kementerian ATR/BPN berharap transformasi layanan pertanahan dapat menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. (DW)