RRI.CO.ID, Kupang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang sebagai prioritas utama. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin, 20 Juli 2026.

Dalam arahannya, Dalu Agung menekankan bahwa setiap program dan anggaran yang disusun harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah," ujarnya.

Transformasi yang dimaksud tidak hanya sebatas digitalisasi layanan, tetapi juga menghadirkan sistem pelayanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir. Masyarakat diharapkan memperoleh kepastian mengenai waktu penyelesaian, biaya, persyaratan, hingga status layanan secara transparan dan mudah diakses.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan mempercepat penyelesaian tunggakan layanan, memperkuat integritas pelayanan publik, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap regulasi, mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta memperkuat sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurut Dalu Agung, keberhasilan transformasi layanan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan manajemen perubahan, penerapan manajemen risiko, hingga transformasi struktur Kantor Pertanahan menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027, ia juga meminta seluruh unit kerja menyusun perencanaan yang terukur dan rinci.

Setiap program harus memiliki target yang jelas, mulai dari output, volume pekerjaan, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawabnya. "Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," kata Dalu Agung Darmawan.

Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, Sekjen ATR/BPN menginstruksikan agar memperkuat pengendalian program dan anggaran. Para pimpinan diminta aktif memantau capaian kinerja, menyelesaikan hambatan secara cepat, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Menutup arahannya, Dalu Agung berharap penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan tajam sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum di bidang pertanahan dan penataan ruang, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. (DW)