Nusron Wahid: Kebijakan Berkualitas Berawal dari Aspirasi Rakyat

RRI.CO.ID,Kupang-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan kunci dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara KOPDAR Bareng Mas Dar yang digelar oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Di hadapan ratusan peserta yang didominasi mahasiswa, Nusron menyampaikan bahwa seorang pejabat publik harus memiliki kesiapan mental untuk menerima kritik, bahkan kecaman, demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.

Menurutnya, kritik bukanlah ancaman, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan pemerintah. Ia menilai, kesediaan mendengar suara rakyat merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam dialog yang berlangsung dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Nusron mengajak generasi muda untuk aktif mengawal kebijakan publik agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa. “Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan pancasila,” ujarnya.

Momentum dialog tersebut juga bertepatan dengan malam pergantian Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan itu, Nusron mengajak peserta menjadikan momen tersebut sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri.

Ia menekankan bahwa prinsip perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi lembaga pemerintahan. Setiap kebijakan, kata dia, harus terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.

Acara KOPDAR Bareng Mas Dar juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Namun, dialog yang berlangsung sekitar 30 menit itu akhirnya dihentikan lebih awal karena situasi yang dinilai tidak lagi kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.

Pernyataan Nusron menegaskan pentingnya budaya pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, mendengar suara masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam melahirkan kebijakan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (DW)