APBN Terus Hadir di NTT: Menjaga Momentum Ekonomi, Memperkuat Layanan Publik

RRI.CO.ID,Kupang - Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 5,32 persen year-on-year (y-on-y). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga, dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintahan, serta sektor-sektor produktif daerah. Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 28,34 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 64,43 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Ady Setiawan di Kupang, Kamis 25 Juni 2026 menjelaskan, pada Mei 2026, inflasi NTT tercatat 2,76 persen y-on-y, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08 persen y-on-y. Secara bulanan, NTT mengalami deflasi 0,26 persen month-to-month, sementara nasional mengalami inflasi 0,28 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga di NTT relatif terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja yang diarahkan untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga.

Sampai dengan 31 Mei 2026, realisasi belanja pengendalian inflasi mencapai Rp200,64 miliar atau 34,72 persen dari alokasi Rp577,86 miliar. Dari sisi APBN Regional, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai Rp1.386,79 miliar atau 29,84 persen dari target, tumbuh 16,46 persen y-on-y.

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp924,88 miliar atau 23,69 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi Rp461,92 miliar atau 62,22 persen dari target. Kinerja pendapatan yang tetap tumbuh positif mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara.

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan Mei 2026 mencapai Rp12.536,21 miliar atau 42,10 persen dari pagu sebesar Rp29.775,31 miliar, tumbuh 6,90 persen y-on-y. Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.386,79 miliar dan belanja negara sebesar Rp12.536,21 miliar, APBN Regional NTT mencatat defisit sebesar Rp11.149,42 miliar.

Defisit ini menunjukkan bahwa APBN terus hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penopang pelayanan publik, dan penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.397,28 miliar atau 35,50 persen dari pagu yang sebesar Rp9.570,09 miliar, tumbuh 26,89 persen y-on-y. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp2.033,23 miliar dari pagu Rp4.612,54 miliar, disusul belanja barang Rp925,79 miliar dari pagu Rp3.196,60 miliar, belanja modal Rp435,88 miliar dari pagu Rp1.751,48 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp2,38 miliar dari pagu Rp9,47 miliar.

Pertumbuhan belanja modal sebesar 67,94 persen y-on-y menjadi sinyal positif dalam mendukung pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana layanan publik di daerah. Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT.

Sampai dengan Mei 2026, realisasi TKD mencapai Rp9.138,93 miliar atau 45,23 persen dari pagu yang sebesar Rp20.205,22 miliar, tumbuh 0,99 persen y-on-y. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp6.546,94 miliar dari alokasi Rp13.758,36 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp2.091,07 miliar dari alokasi Rp5.028,14 miliar, Dana Desa sebesar Rp470,32 miliar dari alokasi Rp1.077,05 miliar, DBH sebesar Rp16,01 miliar dari alokasi Rp74,54 miliar, serta DAK Fisik sebesar Rp14,58 miliar dari alokasi Rp267,13 miliar.

Pada Mei 2026, DAK Fisik mulai terealisasi dan tumbuh 181,92 persen y-on-y, mencerminkan mulai bergeraknya pelaksanaan kegiatan fisik di daerah. Penyaluran Dana Desa juga terus menunjukkan perkembangan. Sampai dengan 31 Mei 2026, Dana Desa telah terealisasi 43,67 persen, dan terdapat delapan kabupaten yang telah merealisasikan Dana Desa tahap I mencapai 100 persen, yaitu Kabupaten Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada, Manggarai, Sumba Barat, Rote Ndao, dan Manggarai Barat.

Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPPN lingkup NTT terus melakukan monitoring, asistensi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran TKD semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat bagi masyarakat. Dari sisi APBD, realisasi pendapatan daerah konsolidasi seluruh pemerintah daerah di NTT sampai dengan Mei 2026 mencapai Rp7.085,90 miliar atau 25,99 persen dari target, tumbuh 11,43 persen y- on-y.

Realisasi belanja daerah mencapai Rp6.054,89 miliar atau 21,86 persen dari pagu, tumbuh 17,56 persen y-on-y, sehingga APBD konsolidasi mencatat surplus Rp1.031,01 miliar dan SiLPA sebesar Rp2.691,11 miliar. Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan porsi 88,35 persen, sehingga peran APBN tetap sangat penting dalam menjaga kapasitas fiskal dan kesinambungan layanan publik di NTT.

APBN juga terus menjalankan fungsi perlindungan sosial. Sampai dengan 31 Mei 2026, total realisasi penyaluran bantuan sosial di NTT mencapai Rp1.124,88 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan sebesar Rp556,66 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp422,14 miliar, dan Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp146,07 miliar.

Secara kumulatif sampai dengan Mei 2026, jumlah penerima BPNT mencapai 703.572 penerima, PKH 684.169 penerima, dan BST 243.458 penerima. Dukungan ini menjadi bantalan penting bagi masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.

Dukungan APBN terhadap pelaku usaha juga semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program. Sampai dengan 31 Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di NTT mencapai Rp1.385,95 miliar kepada 26.725 debitur, meningkat 21,03 persen y-on-y.

Penyaluran terbesar berada di Kota Kupang sebesar Rp175,51 miliar, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai Rp655,18 miliar atau 47,27 persen, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp277,08 miliar atau 19,99 persen. Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp1.133,84 miliar kepada 24.753 debitur.

Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 31 Mei 2026, penyaluran UMi mencapai Rp147,97 miliar kepada 26.219 debitur, meningkat 35,75 persen y-on-y. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp122,29 miliar.

Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar Rp14,97 miliar kepada 2.598 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMi didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp131,51 miliar atau 88,88 persen. Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Mei 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat.

Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMi mendukung pembiayaan usaha rakyat. Ke depan, Kanwil DJPb Provinsi NTT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, satuan kerja kementerian/lembaga, lembaga penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan APBN semakin berkualitas, responsif, dan manfaatnya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. (rls/at)