APBN 2026 Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTT

RRI.CO.ID, Kupang - Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan sektor ini untuk mendukung swasembada pangan berbasis ekonomi biru, mempercepat transformasi ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sektor perikanan memiliki peran yang sangat strategis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi subsektor perikanan tangkap di NTT mencapai 139.067 ton pada tahun 2022.

Potensi sumber daya laut yang melimpah menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2026 kontribusi sektor perikanan semakin terlihat dari perannya dalam lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, data BPS menunjukkan sektor ini menyumbang antara 28,34 persen hingga 31,11 persen terhadap total perekonomian daerah, menjadikannya penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat NTT. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, menyampaikan bahwa APBN terus hadir untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program prioritas yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah NTT.

“Dukungan APBN pada sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan perairan, serta mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan,” ujar Adi. Untuk Tahun Anggaran 2026, terdapat empat satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di NTT yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19,80 miliar.

Alokasi tersebut tidak termasuk pagu untuk Program Dukungan Manajemen. Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran telah mencapai Rp7,50 miliar atau 37,87 persen dari total pagu.

Sampai dengan minggu ke-3 Juni 2026, persentase realisasi tertinggi dicapai oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dengan capaian 49,20 persen atau Rp 2,45 miliar dari pagu Rp 4,99 miliar. Sementara itu, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang mencatat realisasi sebesar 43,11 persen atau sebesar Rp 2,42 miliar dari pagu sebesar Rp 5,62 miliar.

Stasiun PSDKP Kupang sebesar 28,65 persen atau Rp. 2,58 miliar dari pagu Rp. 8.99 miliar. Sedangkan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang sebesar 22,73 persen atau sebesar Rp 47 juta dari pagu Rp 207 juta.

Realisasi tersebut terkait dengan kegiatan dari implementasi empat program utama, yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan. Dari sisi capaian output, berbagai kegiatan strategis terus dilaksanakan.

Program pendidikan vokasi kelautan dan perikanan telah menghasilkan 100 peserta didik yang kompeten dari target 276 orang atau mencapai 36,23 persen. Selain itu, kegiatan operasi kapal pengawas telah terlaksana sebanyak 15 operasi dari target 70 operasi atau sebesar 21,43 persen.

Dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah juga melakukan perawatan armada pengawasan. Hingga saat ini, satu unit armada telah berhasil dirawat dari target empat unit atau mencapai 25 persen.

Sementara itu, beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan, seperti proyek Oceans for Prosperity Project (LAUTRA) yang menargetkan pengelolaan kawasan seluas lebih dari 4 juta hektar serta operasi speedboat pengawas yang dijadwalkan berlangsung pada semester berikutnya. Menurut Adi Setiawan, capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa program-program APBN mulai memberikan dampak nyata dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Ke depan, percepatan pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja akan terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Dengan potensi kelautan yang besar, NTT memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi biru nasional. Dukungan APBN melalui pembangunan sumber daya manusia, konservasi kawasan perairan, peningkatan pengawasan, serta penguatan daya saing hasil perikanan diharapkan mampu menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor kelautan dan perikanan di NTT diharapkan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional berbasis sumber daya kelautan yang berkelanjutan. (rls/at)