RRI.CO.ID, Kupang - Sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terus diperkuat guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh sejumlah pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur.

Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, didampingi Sekretaris Daerah Mateldius S. J. Sanam, menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Kepala BPK-RI Perwakilan NTT, Triyantoro, di Auditorium Kantor BPK-RI Perwakilan NTT, Selasa, 31 Maret 2026. Dalam sambutannya, Triyantoro menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPK.

“Diperlukan kerja sama, komunikasi, dan sinergi yang baik untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan di NTT,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPK tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan dan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar setiap proses pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Pemeriksaan terperinci terhadap LKPD dijadwalkan mulai 6 April 2026. Dalam proses tersebut, BPK akan menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Sementara itu, perwakilan, Wali Kota Kupang Christian Widodo, menyampaikan bahwa hubungan yang terjalin selama ini dengan BPK telah berjalan sangat baik. Ia menilai tim BPK responsif dan komunikatif dalam membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPK-RI Perwakilan NTT yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga pemerintah daerah mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus terbuka dalam proses pemeriksaan serta siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan pengelolaan keuangan di Nusa Tenggara Timur dapat semakin berkualitas, transparan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (rls/dw)