RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga mengalokasikan Pagu Anggaran Infrastruktur untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp1,61 Triliun. Anggaran ini difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional, Penguatan Ketahanan Air dan Konektivitas. Output pada sektor ini difokuskan pada pembangunan modal fisik vertikal di berbagai wilayah NTT.

Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen dalam mewujudkan pertumbuhan dan peningkatan aktivitas ekonomi melalui pembangunan aset fisik baru termasuk irigasi, gedung dan bangunan, serta belanja penambahan nilai untuk jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, serta irigasi. Sektor pekerjaan umum tetap menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur, di mana 7 dari 10 Satker dengan pagu terbesar berada di bawah kementerian ini.

Fokus utama pembangunan tahun 2026 diarahkan pada proyek-proyek skala besar nasional. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT tercatat mengelola porsi tunggal untuk belanja modal dan belanja gedung dan bangunan terbesar dari keseluruhan anggaran, yakni senilai Rp311,9 Miliar.

Hal ini menandakan komitmen kuat pemerintah dalam menyelesaikan fasilitas fisik yang berdampak luas bagi masyarakat NTT. Investasi terbesar dialokasikan pada Sekolah Rakyat dengan pagu Rp188,9 miliar. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II (Tahun Anggaran 2025 hingga 2026) terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengaah, Kabupaten Kupang. Pada 29 Januari 2026, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan berkunjung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Oelnasi.

Sekolah Rakyat tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang akademik maupun non akademik seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sistem Penyediaan Air Bersih. Investasi besar juga diarahkan pada sektor sumber daya air melalui pembangunan saluran irigasi guna mendukung ketahanan pangan dan air.

Total pagu anggaran yang dialokasikan untuk proyek saluran irigasi sekita Rp 0,5 Triliun dengan rincian untuk pembangunan, penambahan nilai, dan pemeliharaan irigasi. Penyelesaian Pembangunan Bendungan yakni SNVT Pembangunan Bendungan I (Rp132,6 Miliar) dan SNVT Pembangunan Bendungan II (Rp115,4 Miliar), menjadi mesin utama penggerak sektor ini.

Konektivitas darat tetap menjadi prioritas dengan fokus pada pembangunan dan preservasi jalan nasional guna menekan biaya logistik dan memperlancar arus barang antarwilayah. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II menjadi pengelola anggaran jalan dengan pagu besar senilai Rp212,6 Miliar dengan realisasi telah mencapai 17% untuk pemeliharaan dan penambahan nilai jalan dan jembatan.

Di luar sektor infrastruktur darat, pemerintah juga memberikan perhatian signifikan pada sektor perhubungan laut guna memperlancar arus distribusi logistik. Pelabuhan Marapokot menjadi sorotan utama dengan alokasi signifikan sebesar Rp79,9 miliar dan telah terealisasi 32%.

Hal ini menandakan lonjakan investasi pada logistik laut yang melampaui belanja modal di sektor transportasi udara pada tahun ini. Selain itu, pengembangan juga menyasar KSOP Waingapu dan Pelabuhan Wini.

Alokasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transportasi laut dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan konektivitas antar-pulau. Sementara itu, pada konektivitas Udara, sektor transportasi udara didukung melalui pengembangan UPBU Wonopito (Rp13 Miliar) dan UPBU Komodo (Rp5,5 Miliar).

Sampai awal pebruari, realisasi untuk UPBU Wonopito mencapai Rp 3,6 miliar dan UPBU Komodo mencapai Rp200 juta. Sektor pendidikan menerima investasi besar untuk pengembangan sarana pendidikan tinggi.

Universitas Nusa Cendana (Undana) mendapatkan alokasi sebesar Rp61 Miliar, diikuti oleh Universitas Timor (Unimor) sebesar Rp16 Miliar. Pada sektor Layanan Hukum dan Keamanan, pembangunan dan pemeliharaan gedung pelayanan publik mencakup Kejaksaan Negeri Kota Kupang (Rp25 Miliar), serta Satbrimob Polda NTT (Rp9,2 Miliar).

Sementara itu, Labuan Bajo dan Flores Barat terus diperkuat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Dukungan lintas sektor terlihat dari alokasi untuk Kantor Imigrasi Labuan Bajo sebesar Rp30 Miliar, Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebesar Rp10 Miliar dan, Badan Otorita Labuan Bajo Flores sebesar Rp 4,8 Miliar.

Melalui alokasi anggaran ini, diharapkan wajah infrastruktur NTT di tahun 2026 akan semakin kokoh, konektivitas semakin lancar, serta pengelolaan dan ketersediaan air bagi masyarakat dapat terjamin sepenuhnya demi kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis ini memerlukan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan masyarakat NTT, sehingga investasi besar pada sektor jalan, bendungan, dan fasilitas publik ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat. (rls/at)