KBRN, Kupang: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses dan literasi keuangan bagi masyarakat di wilayah perdesaan melalui kegiatan Edukasi, Pendampingan, dan Kunjungan Lapangan Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) yang dilaksanakan, Jumat (20/06/2025). di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program multi-tahun Desa EKI yang dimulai sejak tahun 2024, dan kini memasuki tahap kedua. Selain itu, ini juga merupakan kolaborasi OJK dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), ILO, PT ASTIL Sumba Timur, dan PT Koltiva.

Kepala OJK Provinsi NTT, Japarmen Manalu, menyampaikan bahwa Program Desa EKI merupakan wujud nyata keberpihakan OJK terhadap pembangunan desa sebagai bagian integral dari strategi inklusi keuangan nasional.

“Program ini sejalan dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), sekaligus mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya poin ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” ujar Japarmen.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Namun di Provinsi NTT, data SNLIK 2022 mencatat literasi keuangan baru mencapai 51,95 persen, walaupun indeks inklusinya lebih tinggi yaitu 85,97 persen. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman dan pengambilan keputusan keuangan, khususnya di daerah perdesaan.

"SNLIK 2025 juga menunjukkan bahwa:

1. Literasi masyarakat perdesaan: 59,60 persen

2. Inklusi masyarakat perdesaan: 75,70 persen

3. Kelompok petani, peternak, nelayan, pekebun – yang merupakan mayoritas profesi di desa – mencatat literasi hanya 58,87 persen dan inklusi 69,40 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok profesi lainnya.

Melalui kolaborasi antara OJK, TPAKD, ILO, PT ASTIL, PT Koltiva, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah, Program Desa EKI diharapkan menjadi titik awal terciptanya keuangan inklusif yang berkelanjutan di perdesaan. (VFZ)