KBRN, Kupang : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meningkatkan pelayanan terhadap pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. UPTD PPA NTT mencatat terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan selama dua tahun terakhir.

Pada tahun 2023 kasus kekerasan di NTT sebanyak 332 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah kasus kekerasan sebanyak 398 kasus. Sementara pada awal tahun 2025, bulan Januari dan Februari sudah terjadi 60 kasus di NTT.

Kepala UPTD PPA NTT, Saleha Wongso menilai angka ini cukup memprihatinkan. Ia mengungkapkan kasus kekerasan terutama pelecehan rentan dialami oleh anak dibawah umur.

Adapun jenis kasus kekerasan yang sering terjadi di wilayah Provinsi NTT yakni kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran, pelecehan seksual dan ingkar janji menikah. Sementara kasus pelecehan terhadap di bawah umur lebih mendominasi.

"Pelecehan ini kebanyakan terjadi kepada anak dibawah umur. Ini miris sekali dan dilakukan oleh orang dewasa sedangkan korban ini adalah anak-anak yang dibawah umur bahkan ada korban yang masih berumur 3 tahun," ujar Saleha ketika ditemui RRI Kupang di UPTD PPA NTT, Selasa (11/2/2025).

Masyarakat di himbau untuk tidak takut melaporkan tindakan kekerasan yang dialami atau ditemui di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sahabat perempuan dan Anak, atau melalui UPTD PPA di wilayah masing-masing.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memberikan perlindungan maupun bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, UPTD PPA juga melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menangani kasus kekerasan di NTT.

Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, UPTD PPA NTT terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pendampingan demi kesejahteraan anak dan perempuan di NTT.