RRI.CO.ID, Sumba - Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu memimpin rapat Orang Tua Asuh Pendamping Program Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM) di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah, Rabu, 22 April 2026. Rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Kegiatan itu dihadiri para Staf Ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, para camat, hingga kepala bidang. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan pendampingan terhadap 500 Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTPM) yang tersebar di 65 desa.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, hingga saat ini baru 66 rumah tangga miskin yang memanfaatkan dana desa untuk mendukung pelaksanaan Program PK POM. Pemanfaatan anggaran tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing desa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukan Orang Tua Asuh dan penetapan RTPM oleh Bupati.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga mulai melakukan kegiatan lapangan melalui Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan sejak 17 April 2026. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan kolam ikan, kandang bebek, serta kandang kambing sebagai bagian dari pengembangan ekonomi keluarga berbasis pekarangan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi sebanyak 135 ekor kambing ke desa-desa sasaran. Sebelum disalurkan, ternak tersebut akan diperiksa oleh tim teknis Dinas Peternakan. Distribusi diprioritaskan bagi desa yang telah menyiapkan kandang sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan program.

Dalam arahannya, Bupati Paulus S. K. Limu menegaskan bahwa Program PK POM merupakan lanjutan dari Program Rumah Mandiri yang berfokus pada pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program ini juga diperkuat melalui PK POM Plus yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bupati menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah masih berada di kisaran 30 persen atau sekitar 8.000 kepala keluarga. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi, integrasi, sinergitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah berharap Program PK POM mampu mengubah pola bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.