RRI.CO.ID, Sumba - Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu, Natalia Madiarti di Waingapu, Sumba Timur, Senin, 27 April 2026 menyampaikan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian terhadap tenaga medis melalui penyaluran tunjangan khusus bagi dokter yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Menurutnya, tunjangan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dokter spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis, dan subspesialis yang berstatus ASN dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, termasuk rumah sakit dengan pengelolaan BLUD. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Permenkes Nomor 18 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Penyaluran tunjangan dilakukan melalui mekanisme Dana BOK yang termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, sebagai bagian dari Transfer ke Daerah. Dana tersebut bertujuan mendukung operasional layanan kesehatan sesuai prioritas nasional.

Selain dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dana BOK juga diperluas pemanfaatannya untuk mendukung tenaga medis spesialis di wilayah DTPK, khususnya yang bertugas di RSUD dengan sistem BLUD.

Hingga April 2026, KPPN Waingapu telah merealisasikan penyaluran sebesar Rp2,87 miliar atau 16,27 persen dari total pagu tahun 2026. Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Februari, Maret, dan April, dengan total penerima mencapai 37 dokter.

Kabupaten Sumba Barat mencatat jumlah penerima tertinggi sebanyak 16 dokter, diikuti Sumba Timur sebanyak 15 dokter, Sumba Tengah 4 dokter, dan Sumba Barat Daya sebanyak 2 dokter penerima tunjangan.

KPPN Waingapu menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran Dana BOK berjalan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Pulau Sumba. (YB)