Bulog Salurkan Bantuan Pangan, Data Penerima Diminta Segera Direview

RRI.CO.ID, Sumba - Bulog Cabang Waingapu menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sumba Timur. Kepala Bulog Cabang Waingapu, Inung Tri Afandi, mengatakan penyaluran bantuan pangan tahun 2026 dilaksanakan dalam dua tahap, dengan alokasi kedua mencakup periode Juli hingga September.

Untuk Kabupaten Sumba Timur, jumlah penerima pada tahap kedua mencapai 48.192 Penerima Bantuan Pangan (PBP), meningkat dibandingkan alokasi sebelumnya sebanyak 46.518 PBP, Waingapu, Sabtu, 19 September 2026. Inung menjelaskan, setiap penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan.

Dengan jumlah penerima tersebut, kebutuhan beras untuk tiga bulan mencapai sekitar 1.445 ton. Namun, penyaluran yang dilakukan pada bulan ini diperkirakan sekitar 745 ton, dan Bulog menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan hingga akhir September 2026.

Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan pangan di Sumba Timur telah mencapai sekitar 82 persen dari pagu yang ditetapkan. Khusus Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, jumlah penerima bantuan pangan meningkat dari 745 PBP pada alokasi sebelumnya menjadi 775 PBP untuk periode Juli hingga September.

Inung juga menjelaskan adanya perbedaan komponen bantuan, karena pada alokasi sebelumnya penerima mendapatkan tambahan minyak goreng sebanyak dua liter per bulan, sedangkan pada penyaluran kali ini bantuan yang diberikan berupa beras. Ia berharap perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,"jelasnya.

Selain penyaluran bantuan pangan, Bulog Cabang Waingapu juga terus melakukan penyerapan gabah dan beras petani. Inung menyebutkan, target awal penyerapan setara beras tahun 2026 sebesar 850 ton, kemudian ditingkatkan menjadi 1.100 ton karena realisasi penyerapan telah melampaui target awal.

Hingga saat ini, penyerapan telah mencapai 1.428 ton, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sekitar 620 ton. Capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari koordinasi Bulog dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB, Usman Husein, meminta pemerintah daerah bersama perangkat kelurahan, RT, Dinas Sosial dan instansi terkait melakukan peninjauan kembali terhadap data penerima bantuan. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam data penerima, sementara terdapat pula kemungkinan warga yang secara kondisi ekonomi sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercantum sebagai penerima.

Ia meminta masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan menyampaikan informasi melalui RT dan pemerintah kelurahan agar dapat dilakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data. Usman berharap proses review data dapat dilakukan sebelum penyaluran bantuan pangan berikutnya, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam daftar penerima.

Ia juga mengajak warga yang merasa tidak lagi memenuhi kriteria untuk memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Usman mengatakan dirinya akan mendorong koordinasi bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial dan pihak terkait agar pemutakhiran data dapat dilakukan, sehingga pada penyaluran berikutnya, termasuk alokasi Oktober, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh hak bantuan pangan secara tepat sasaran. (YB)