Realisasi Belanja Negara Sumba Lampaui 50 Persen Dorong Pertumbuhan Ekonomi

RRI.CO. ID, Sumba - Realisasi Belanja Negara di Pulau Sumba hingga Semester I Tahun 2026 telah melampaui 50 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi regional di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika domestik. Hingga 30 Juni 2026, realisasi Belanja Negara di Pulau Sumba mencapai Rp1,69 triliun atau 52,29 persen dari total pagu Rp3,24 triliun, meningkat 7,41 persen dibandingkan periode yang sama pada Semester I Tahun 2025.

Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu, Natalia Madiarti, menjelaskan bahwa APBN terus dihadirkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan daerah, Waingapu, Rabu, 1 Juli 2026. Menurutnya, KPPN Waingapu bersama seluruh satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di Pulau Sumba terus didorong melakukan percepatan pelaksanaan anggaran agar manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat.

Langkah tersebut juga bertujuan menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap akuntabel. Dari total alokasi Belanja Negara sebesar Rp3,24 triliun, Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 67 satuan kerja kementerian/lembaga mencapai Rp559,95 miliar, sedangkan Transfer ke Daerah dialokasikan sebesar Rp2,68 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp254,4 miliar atau 45,43 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 7,36 persen secara tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp162,7 miliar atau 52 persen dari pagu, disusul Belanja Barang sebesar Rp74,9 miliar atau 40,6 persen, serta Belanja Modal sebesar Rp16,78 miliar atau 27 persen.

Natalia Madiarti mengimbau seluruh satuan kerja kementerian/lembaga di Pulau Sumba agar terus mempercepat pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang realisasinya masih berada di bawah target Semester I. Percepatan tersebut diharapkan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp1,44 triliun atau sekitar 54 persen dari total alokasi. Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi penyaluran sebesar Rp1,02 triliun atau 55,8 persen.

Penyaluran dana tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah di Pulau Sumba. KPPN Waingapu menegaskan akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan seluruh mitra kerja agar penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2026 berjalan lebih optimal.

Dengan percepatan belanja yang tetap mengedepankan akuntabilitas, Belanja Negara diharapkan semakin berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Pulau Sumba. (YB)