SPMB 2026 di NTT Didorong Lebih Transparan, Adil, dan Akuntabel

RRI.CO.ID, Kupang - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang dipastikan segera dimulai pada 17 Juni 2026. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat tata kelola penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan akuntabel.

Upaya ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul, mulai dari dugaan titipan siswa, pungutan liar, hingga kendala teknis dalam pendaftaran online. Dalam dialog “Kupang Menyapa” yang disiarkan RRI Kupang, Senin, 8 Juni 2026 dijelaskan bahwa, pelaksanaan SPMB tahun ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.

Untuk Kota Kupang, pendaftaran SMP negeri akan dilaksanakan secara daring di seluruh SMP negeri, sedangkan untuk SD diterapkan kombinasi sistem online dan offline sesuai kondisi masing-masing sekolah. Pendaftaran online dijadwalkan berlangsung pada 17–19 Juni 2026, sementara jalur offline dilaksanakan selama empat hari.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho, S.Pd., M.Si mengatakan bahwa secara regulasi tidak terdapat perubahan mendasar dibanding tahun sebelumnya. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB diperketat dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Inspektorat, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Menurutnya, langkah tersebut diambil setelah hasil evaluasi sebelumnya menempatkan pelaksanaan SPMB di NTT dalam kategori rawan terhadap praktik gratifikasi, pungutan liar, dan titipan siswa.

Selain penguatan pengawasan, pemerintah juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Berbagai brosur dan video tutorial pendaftaran telah disebarluaskan melalui media sosial, sekolah, kelurahan, hingga rumah ibadah.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kendala teknis yang selama ini sering dialami orang tua saat melakukan pendaftaran online. Pemerintah Kota Kupang juga menyiapkan tim teknologi informasi di sekolah maupun di dinas pendidikan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat proses pendaftaran berlangsung.

Sementara itu, Widya Prada Ahli Muda sekaligus PIC SPMB Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT, Janres J. Bulan,S.E, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota sejak Februari 2026. Pendampingan tersebut meliputi penyusunan petunjuk teknis, penetapan daya tampung sekolah, hingga monitoring pelaksanaan SPMB.

Ia menegaskan bahwa seluruh daerah diwajibkan menyiapkan jalur pengaduan dan informasi yang terbuka agar setiap persoalan dapat segera ditangani tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. SPMB tahun ini tetap menggunakan empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Kuota masing-masing jalur telah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah daerah. Jalur domisili menjadi prioritas utama untuk menjamin akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, sementara jalur afirmasi disediakan bagi keluarga kurang mampu, jalur prestasi bagi siswa berprestasi, dan jalur mutasi untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar proses penerimaan murid baru, melainkan pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik titipan, pungutan liar, maupun diskriminasi dalam proses penerimaan siswa.

Menurutnya, seluruh pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB 2026 agar setiap anak di NTT memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan SPMB dan segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung.