Strategi Hadapi Kekeringan, Pemkot Kupang Perkuat Mitigasi dan Kolaborasi

  • 21 Apr 2026 14:37 WIB
  •  Kupang

RRI.CO.ID, Kupang - Ancaman kekeringan dan krisis air bersih mulai dirasakan di Kota Kupang seiring peralihan musim menuju kemarau yang diprediksi lebih panjang dan ekstrem tahun ini. Kondisi cuaca yang semakin panas, ditambah berkurangnya curah hujan, menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan langkah antisipasi secara menyeluruh.

Dalam Dialog Kupang Menyapa di Pro 1 RRI Kupang, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest S. Ludji, menyampaikan bahwa berdasarkan rilis BMKG, sejak April wilayah selatan garis khatulistiwa, termasuk NTT, telah memasuki masa peralihan musim. Di mana Kota Kupang juga mulai merasakan dampaknya dengan kondisi hujan yang semakin jarang meski sebelumnya sempat terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi.

Ernest menegaskan, fenomena ini tidak bisa dianggap biasa karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan ekstrem. Sehingga pemerintah harus merespons dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sekaligus mengingatkan bahwa ancaman kekeringan memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat secara luas.

Dalam pemetaan BPBD Kota Kupang, wilayah Kecamatan Alak menjadi daerah paling terdampak kekeringan dalam dua tahun terakhir, diikuti Kecamatan Kota Raja, Oebobo, Maulafa, hingga Kelapa Lima. Di mana kondisi tersebut terlihat dari tingginya kebutuhan pendropingan air bersih yang telah dilakukan pemerintah kepada warga di wilayah-wilayah tersebut.

Menurut Ernest, selama ini penanganan yang dilakukan masih bersifat darurat melalui bantuan air bersih, sementara untuk solusi jangka panjang masih membutuhkan perencanaan lintas sektor. Sehingga ke depan pemerintah tidak hanya berfokus pada respons sesaat, tetapi juga membangun sistem penanganan yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, BPBD juga terus melakukan upaya mitigasi nonstruktural, seperti sosialisasi, edukasi, serta penyusunan dokumen rencana kontinjensi kekeringan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, hingga penyandang disabilitas, sehingga langkah penanganan benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak atau pendekatan pentahelix terus diperkuat, melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga relawan kebencanaan, agar upaya penanganan kekeringan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi gerakan bersama untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Menutup pernyataannya, Ernest mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air, menghemat konsumsi, menghindari pembakaran sampah, serta aktif memberikan informasi kepada pemerintah jika mengalami kesulitan air bersih. Sekaligus menegaskan pentingnya mengandalkan informasi resmi dari BMKG agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....