Sekitar 61 Persen Warga NTT Masuk Desil Satu sampai Empat

RRI.CO.ID, Kupang - Sekitar 61 persen penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) berada pada kelompok desil satu hingga empat berdasarkan Data Desil versi 3 tahun 2026. Statistisi Ahli Madya BPS NTT Demarche M. Sabuna menjelaskan, data tersebut menunjukkan posisi masyarakat NTT dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk secara nasional.

“Kalau masyarakat diurutkan dari yang paling bawah sampai yang paling kaya berdasarkan tingkat kesejahteraannya, sekitar 61 persen penduduk Nusa Tenggara Timur berada di desil satu sampai empat. Jadi, dibandingkan pembagian nasional yang 40 persen, NTT memiliki sekitar 21 persen lebih banyak penduduk pada kelompok tersebut,” kata Demarche dalam dialog di Pro1 RRI Kupang Selasa, 15 September 2026.

Menurut Demarche desil merupakan pembagian penduduk menjadi sepuluh kelompok berdasarkan urutan kondisi kesejahteraan, dari kelompok terbawah hingga kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Pengelompokan desil yang digunakan dapat dilakukan berdasarkan cakupan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam pengelompokan secara nasional, penduduk Indonesia diurutkan dan dibagi menjadi sepuluh kelompok dengan ukuran yang sama. Demarche mengatakan, secara nasional terdapat 40 persen penduduk yang berada dalam desil satu sampai empat. Namun, berdasarkan Data Desil versi 3 tahun 2026, proporsi penduduk NTT yang berada pada desil satu sampai empat mencapai sekitar 61 persen.

Ia menjelaskan, pengelompokan desil tidak hanya menggunakan satu cara, tetapi dapat dilihat berdasarkan tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Jika pengelompokan dilakukan berdasarkan provinsi, maka penduduk NTT akan dibagi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di NTT sendiri.

“Masyarakat yang belum masuk dalam desil manapun itu bisa terjadi karena NIK-nya tidak valid, belum memiliki NIK, belum pernah terdata dalam tiga sumber data besar, atau belum masuk dalam konteks pendataan,” ujar Demarche.

BPS NTT menilai keberadaan masyarakat yang belum masuk dalam kelompok desil menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data. Data desil yang semakin lengkap dan akurat diharapkan dapat mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah bagi masyarakat. (ST)