RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Komisi IX DPR RI menyerap berbagai aspirasi strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait peningkatan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial dalam kunjungan kerja reses di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, berlangsung selama dua hari, 23–24 Juli 2026.
Rombongan diterima Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi sebelum menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Kantor Bupati Manggarai Barat. Agenda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap berbagai program pemerintah di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran Indonesia, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, serta penyelenggaraan jaminan sosial.
Dalam forum itu, Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, hingga ketersediaan obat-obatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Kupang untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan.
Selain persoalan kesehatan, Pemprov NTT juga menyoroti tingginya proporsi pekerja sektor informal yang mencapai sekitar 75,28 persen dari total penduduk bekerja pada awal 2026. Kondisi itu dinilai memerlukan perluasan perlindungan jaminan sosial, sekaligus penciptaan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTT juga menegaskan dukungannya terhadap berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma mengusulkan agar Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat langsung tantangan penanganan stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya.
Ia juga mengusulkan pembangunan balai hiperbarik di Labuan Bajo sebagai fasilitas kesehatan strategis. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan seluruh temuan dan aspirasi yang diperoleh selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kebijakan dan dukungan anggaran agar program pemerintah pusat semakin efektif dalam meningkatkan layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta perlindungan sosial di NTT. Rangkaian kunjungan juga diisi dengan penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, diberikan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dasar pengemasan makanan yang dilaksanakan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat guna mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. (As/Rilis BiroApim-StdaNTT)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....