RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat. Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 23 Juli 2026.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene berlangsung selama dua hari, 23–24 Juli 2026, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, serta jaminan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma menegaskan Pemerintah Provinsi NTT terus mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.
Menurut Johni, struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi sektor informal yang mencapai sekitar 75,28 persen dari total penduduk bekerja pada awal 2026. Kondisi itu membuat sebagian besar pekerja rentan, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata, membutuhkan perlindungan jaminan sosial yang lebih luas.
Selain itu, Pemprov NTT juga menyoroti masih terbatasnya tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, serta ketersediaan obat di sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Akibatnya, masyarakat kerap harus dirujuk ke Kota Kupang dengan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar.
Johni juga mengangkat tingginya angka pengangguran di sejumlah wilayah yang dinilai memerlukan perluasan kesempatan kerja dan penguatan perlindungan sosial. Ia turut mengusulkan agar Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat langsung persoalan stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya.
Di sektor kesehatan, Pemprov NTT juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas kesehatan strategis, termasuk balai hiperbarik di Labuan Bajo guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat dan wisatawan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di daerah. Hasil kunjungan akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja guna memperkuat kebijakan serta memastikan program pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, diserahkan program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dasar pengemasan makanan bagi keluarga penerima manfaat melalui UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. (As)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....