RRI. CO. ID, Kupang - Untuk memperkuat ketangguhan daerah, Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Fasilitator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kupang, Rabu 8 Juli 2026.Sebanyak 22 staf BPBD Provinsi dipersiapkan menjadi fasilitator yang masing-masing akan mendampingi satu kabupaten/kota dalam pengisian IKD tahun 2026.

Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, mengatakan pengisian IKD sebenarnya telah dilaksanakan setiap tahun oleh BPBD. Dukungan SIAP SIAGA tahun ini bukan untuk menggantikan proses tersebut, melainkan memperkuat kualitas pendampingannya.

"Ada atau tidak ada dukungan dari SIAP SIAGA, BPBD dari tahun ke tahun sudah melaksanakan pengisian IKD. Yang kami perbaiki adalah pendekatannya," ujar Silvia.

Menurut Silvia, semula SIAP SIAGA hanya berencana membantu memastikan seluruh kabupaten/kota mengisi IKD. Namun setelah berdiskusi dengan BPBD Provinsi, ditemukan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar memastikan formulir terisi, melainkan memastikan setiap pertanyaan dipahami dengan benar.

"Karena itu kami mengubah pendekatan. Sebanyak 22 fasilitator dari provinsi akan mendampingi masing-masing satu kabupaten/kota agar mampu memahami 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator IKD dan membimbing daerah melakukan pengisian secara benar," imbuhnya.

Menurut Silvia IKD telah menjadi indikator kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD. Karena itu peningkatan kualitas pengisian IKD diharapkan ikut mendorong pencapaian target pembangunan daerah sekaligus memperkuat upaya penurunan risiko bencana.

Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Yohanis Taka Dosi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi prioritas mengingat NTT merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap berbagai jenis bencana.

Menurutnya, para fasilitator harus memiliki pemahaman teknis yang memadai agar mampu mendampingi pemerintah kabupaten/kota mengisi IKD secara benar.

"Tahun ini jumlah pendamping jauh lebih banyak dibanding sebelumnya sehingga kami berharap proses pendampingan menjadi lebih efektif," katanya.

Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Provinsi NTT, Yusta Roli Ramat, mengatakan selama ini BPBD Provinsi hanya berperan mendampingi kabupaten/kota, sementara para fasilitator provinsi sendiri belum pernah memperoleh pelatihan khusus.

"Kami belajar secara otodidak. Selama empat tahun kami melatih operator kabupaten/kota berdasarkan pengalaman yang kami peroleh sendiri. Karena tidak ada anggaran khusus, pendampingan biasanya dilakukan secara daring melalui Zoom," katanya.

Menurut Yusta, evaluasi terhadap pelaksanaan IKD menunjukkan sedikitnya tiga persoalan utama yang menyebabkan capaian NTT belum meningkat secara signifikan. Tiga persoalan utama itu yakni kapasitas sumber daya manusia operator di kabupaten/kota masih beragam, dokumen pendukung untuk 71 indikator tidak berada di BPBD,dan keterbatasan jumlah fasilitator.

Data IKD Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebelas kabupaten/kota di NTT masih berada pada kategori rendah, sebelas lainnya berada pada kategori sedang, dan belum ada satu pun yang mencapai kategori tinggi.

Melalui pendekatan baru ini, BPBD Provinsi NTT menargetkan peningkatan kualitas pengisian IKD sekaligus menjadikan hasilnya sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih baik. (RLS-MVM/ST)