RRI.CO.ID,Kupang-Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dinilai perlu dipercepat sebagai solusi untuk memperluas akses listrik, mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pengembangan PLTS menjadi langkah strategis untuk mendukung elektrifikasi, dedieselisasi, dan dekarbonisasi sektor energi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, dalam media briefing menuju Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 bertajuk "PLTS Dapat Mendukung Elektrifikasi dan Dedieselisasi di Indonesia", Kamis, 9 Juli 2026. Menurut Bintang, listrik kini telah menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kelangsungan aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, hingga dunia usaha.

Namun, masih banyak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi pemadaman listrik berulang akibat ketergantungan pada PLTD dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terganggu cuaca maupun distribusi. IESR menilai PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi (baterai) merupakan solusi paling efektif untuk menggantikan PLTD, terutama di daerah terpencil.

Selain memanfaatkan sumber energi lokal yang melimpah, PLTS bersifat modular sehingga dapat dibangun dekat dengan pusat kebutuhan listrik tanpa bergantung pada distribusi BBM.

"PLTS bukan hanya solusi untuk menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM. Dengan kombinasi PLTS dan baterai, Indonesia memiliki peluang memperkuat keandalan listrik hingga wilayah terpencil," kata Bintang.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pemanfaatan PLTS juga berpotensi menekan biaya operasional pembangkit listrik yang selama ini membebani anggaran akibat tingginya harga dan biaya distribusi BBM. Meski potensinya besar, pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala.

Di sektor rumah tangga, manfaat ekonomi PLTS atap dinilai belum cukup menarik karena belum adanya skema yang mampu meningkatkan keuntungan bagi pengguna, seperti penerapan kembali mekanisme net-metering. Sementara di sektor komersial dan industri, tingginya minat memasang PLTS atap belum sepenuhnya terakomodasi akibat keterbatasan kuota.

Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha harus masuk daftar tunggu untuk memperoleh izin pemasangan. Adapun pada skala utilitas, pembangunan PLTS oleh PLN masih berjalan relatif lambat karena proses pengadaan yang dinilai belum optimal.

IESR mendorong pemerintah untuk menjadikan PLTS sebagai salah satu pilar utama strategi ketahanan energi nasional. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan pembangkit diesel, pengembangan PLTS juga dinilai mampu memperluas akses listrik bersih, meningkatkan kemandirian energi, serta membantu industri Indonesia memenuhi tuntutan pasar global yang semakin menekankan penggunaan energi rendah emisi.

Media briefing tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Solar Summit (ISS) 2026, yang akan diselenggarakan di Bali bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Dewan Energi Nasional. Mengusung tema "Dari Ambisi Menuju Aksi: Memperkuat Ekosistem PLTS Fotovoltaik untuk Mendukung Kedaulatan Energi", ISS 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi surya sebagai tulang punggung transisi energi Indonesia. (DW)