RRI.CO.ID,Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini melalui kolaborasi lintas sektor sebagai upaya menekan risiko bencana, khususnya ancaman kekeringan yang berpotensi memicu gagal panen dan krisis air bersih.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Yohanis Taka Dosi, S.SiT., M.Si., dalam Workshop Pengembangan Rencana Kerja Informasi Risiko dan Peringatan Dini yang digelar di Kupang, Selasa, 30 Juni 2026.

Menurut Yohanis, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi. Pendekatan yang dikembangkan tidak lagi berfokus pada penanganan saat bencana, tetapi mengedepankan aksi antisipatif berbasis informasi risiko dan peringatan dini.

"Melalui dukungan WFP, kami membangun kolaborasi agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana. Saat ini ancaman yang menjadi perhatian adalah kekeringan yang dapat berdampak pada gagal panen dan kekurangan air bersih," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan rencana kerja bersama akan menghasilkan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan saat menghadapi situasi darurat.

Dengan demikian, setiap unsur, mulai dari BPBD, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga organisasi kemanusiaan, memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Yohanis menegaskan, penguatan sistem aksi dini tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi berbagai pihak. Selain World Food Programme (WFP), BPBD NTT juga bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA, CIS Timor, CRS Timor, serta BMKG yang menjadi sumber utama informasi mengenai potensi banjir, curah hujan, kekeringan, angin kencang, gempa bumi, hingga aktivitas gunung api.

"Informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif sebelum bencana menimbulkan korban maupun kerugian yang lebih besar," katanya.

BPBD NTT juga mengimbau masyarakat agar terus mengikuti informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Apabila terjadi kondisi darurat atau membutuhkan bantuan, masyarakat diminta segera menghubungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di BPBD kabupaten/kota maupun Provinsi NTT agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Melalui penyusunan rencana kerja tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berharap sistem aksi dini semakin terintegrasi sehingga mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. (As)