RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat proses validasi data populasi ternak guna memastikan akurasi informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor peternakan. Langkah ini dinilai penting karena NTT merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan daging sapi nasional.

Plt. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana A. Manulangga, S.Pt., M.Si., dalam Wawancara Kupang Pagi Ini Pro 1 RRI Kupang, Rabu, 13 Mei 2026 menjelaskan bahwa ketepatan data sensus ternak sangat menentukan efektivitas program pemerintah, mulai dari distribusi bantuan pakan, vaksinasi hewan, hingga pengendalian lalu lintas ternak antarwilayah.

Menurut Oktaviana, tantangan terbesar dalam pendataan masih berasal dari kondisi geografis NTT yang luas serta pola pemeliharaan ternak masyarakat yang sebagian besar dilakukan secara tradisional dan berpindah-pindah. Akses menuju wilayah pelosok dan area penggembalaan yang jauh dari permukiman juga kerap menghambat proses verifikasi data di lapangan.

“Keakuratan data menjadi kunci utama agar seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi peternak,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjut Oktaviana, pemerintah mulai mendorong integrasi teknologi digital dalam sistem pelaporan hingga tingkat desa. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan penginputan data sekaligus mempercepat proses pembaruan populasi ternak secara berkala.

Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah penggunaan sistem identifikasi ternak melalui pemasangan eartag atau tanda telinga berbasis kode batang. Dengan metode ini, setiap ternak dapat terdata secara individual sehingga mencegah terjadinya penggandaan data dalam administrasi peternakan.

Selain itu, Oktaviana menambahkan, sistem identifikasi digital juga memudahkan pemerintah memantau pergerakan ternak yang keluar maupun masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. “Langkah ini penting untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan serta pengendalian penyakit menular pada ternak,” katanya.

Pemerintah turut mengajak para peternak agar aktif melaporkan perubahan jumlah ternak mereka, baik karena kelahiran, penjualan, maupun kematian hewan. Keterbukaan data dari masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pendataan yang transparan dan akurat.

Kolaborasi antara pemerintah desa, dinas peternakan, dan kelompok peternak juga terus diperkuat guna mengurangi kesenjangan antara laporan administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, kualitas data populasi ternak yang semakin baik diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor peternakan dan industri pengolahan hasil ternak di NTT. Pemerintah menilai pembenahan sistem pendataan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat posisi NTT sebagai salah satu pusat industri peternakan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui sensus ternak yang lebih akurat dan modern, pemerintah berharap pembangunan sektor peternakan di bumi Flobamora dapat berjalan lebih terukur sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional berbasis protein hewani. (DB)