RRI.CO.ID, Kupang- Yayasan Umedaya Nusantara (UDN) terus memperkuat strategi pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pendekatan berbasis komunitas. Langkah ini diambil untuk memastikan kelompok rentan tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek aktif dalam pembangunan.

Program Officer UDN, Frida Roman, dalam diskusi "Obrolan Akamsi" Pro 4 RRI Kupang, Rabu, 6 Mei 2026, menjelaskan, tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya stigma di tingkat keluarga terhadap penyandang disabilitas. "Dukungan keluarga adalah kunci. Masih ada yang merasa malu sehingga anggota keluarga yang disabilitas tidak didata dalam adminuk (Administrasi Kependudukan). Akibatnya, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial dan layanan publik," ujarnya.

Untuk memutus rantai isolasi tersebut, UDN membentuk Layanan Berbasis Komunitas (LBK) di 20 desa dampingan. LBK ini menjadi wadah bagi warga desa untuk secara sukarela mendampingi penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak mereka.

Frida menekankan pentingnya konsep inklusi yang setara, bukan mengkotak-kotakkan penyandang disabilitas dalam ruang eksklusif. "Kita tidak ingin membuat kotak sendiri untuk mereka. Inklusi berarti melibatkan mereka bersama warga lainnya di desa. Mereka harus ada di depan, terlibat dalam musyawarah desa, dan menyampaikan langsung apa kebutuhan mereka," katanya.

Strategi UDN juga menyasar pada kemandirian ekonomi. Frida mencontohkan kisah sukses Erens, seorang penyandang disabilitas dari Desa Bokong yang kini menempuh pendidikan S2 di Surabaya berkat kegigihannya berwirausaha.

“Dengan kisah dari teman disabilitas ini, saya yakin akan memberikan motivasi yang besar bagi penyandang disabilitas lainnya agar mereka tidak berputus asa dengan kekurangan yang ada, namun melihatnya sebagai sebuah kelebihan yang akan membuat mereka jadi lebih berdaya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemberian modal usaha dan pelatihan kapasitas bagi kelompok rentan, akan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar pemberian bantuan tunai sesaat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberian "kail" daripada "ikan".

UDN sendiri berkolaborasi melalui empat pilar utama, seperti pemerintah yang menyediakan regulasi dan anggaran yang perspektif disabilitas, kemudian DPRD, yang juga memastikan fungsi pengawasan dan reses yang inklusif. Selain itu ada peran media, yang memberitakan isu kerentanan dengan perspektif korban tanpa stigma, serta unsur masyarakat, dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan menghargai keberagaman.

"Disabilitas hanyalah perbedaan dari satu segi, namun secara kapasitas kita semua sama. Mari kita bangun NTT yang aksesibel, baik secara infrastruktur maupun pola pikir," ujarnya, mengakhiri. (JR)