RRI.CO.ID, Kupang - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menghadiri kegiatan Flobamorata Business and Economic Forum 2026 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Provinsi NTT pada Kamis, 23 April 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur NTT dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan peneliti, dalam rangka mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Dalam opening speech yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan “penyaluran KUR di Provinsi NTT sudah berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Kanwil DJPb Provinsi NTT”. Pada kesempatan tersebut, Adi Setiawan dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR di Provinsi NTT telah mencapai sebesar Rp850,84 miliar kepada 16.296 debitur, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp105,42 miliar kepada 18.745 debitur.

Program KUR dan UMi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi, baik bagi pelaku usaha pemula maupun pelaku usaha yang sedang berkembang untuk naik kelas. Lebih lanjut, Adi Setiawan menyoroti pentingnya peningkatan penyaluran KUR dan UMi pada sektor pertanian sebagai sektor strategis di NTT.

Hingga April 2026, penyaluran KUR pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan tercatat sebesar Rp179,04 miliar atau sekitar 19,16% dari total penyaluran KUR, sementara kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT mencapai sekitar 27%. “Distribusi pembiayaan ke sektor pertanian perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung transformasi ekonomi, termasuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah,” ujar Adi Setiawan.

Saat ini, penyaluran KUR dan UMi masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, dengan porsi masing-masing sebesar 47,85% atau senilai Rp447,08 miliar untuk KUR dan 89,11% atau sebesar Rp93,914 miliar untuk UMi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong pemerataan akses pembiayaan, khususnya bagi petani dan pelaku usaha di sektor produktif lainnya, sehingga dapat berkontribusi lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adi Setiawan juga mengangkat isu kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP di NTT menunjukkan tren yang fluktuatif, yakni sempat mengalami penurunan pada triwulan II tahun sebelumnya, kemudian meningkat pada semester II, namun kembali menunjukkan tren penurunan pada periode terakhir.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren NTP di tingkat nasional maupun kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), di mana secara nasional NTP tercatat sebesar 125,35. Khusus untuk Bali sebesar 103,61, NTB mencapai 129,93, dan NTT berada pada angka 100,27. Pada Maret 2026, NTP di NTT tercatat mengalami koreksi sebesar 0,65% dibandingkan Februari 2026, dari 104,75 menjadi 100,27.

Hal ini menjadi perhatian penting agar berbagai kebijakan dan intervensi yang dilakukan dapat semakin tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam konteks tersebut, Adi Setiawan menegaskan bahwa kontribusi pemerintah tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga melalui belanja negara yang mendukung sektor pertanian dan pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan pangan.

Hingga saat ini, realisasi belanja untuk mendukung kelancaran distribusi telah mencapai 20,50% dari total pagu sebesar Rp500,8 miliar. Beberapa di antaranya mencakup dukungan pada kawasan sentra pangan melalui kegiatan preservasi dengan alokasi sebesar Rp5,39 miliar, yang telah terealisasi sebesar Rp1,08 miliar atau sekitar 20,04%, serta berbagai layanan operasional lainnya yang mendukung distribusi logistik.

Menutup penyampaiannya, Adi Setiawan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini sebagai ruang dialog strategis lintas sektor. Ia berharap sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, akademisi, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat, khususnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan prioritas yang selaras dengan program nasional serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis transformasi ekonomi NTT dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya, mengakhiri. (rls/at)