RRI.CO.ID,Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah sebagai langkah strategis mempercepat realisasi program prioritas dan memperkuat fondasi ekonomi daerah secara terintegrasi.

Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, menyampaikan bahwa tim lintas perangkat daerah ini melibatkan lebih dari 250 aparatur sipil negara (ASN) dan dirancang untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan periode 2025–2030.

“Tim ini menjadi instrumen penggerak agar program prioritas tidak hanya berjalan, tetapi juga terukur dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Lerry dalam keterangan pers di Kupang, Selasa (28/4).

Struktur tim dibagi dalam sejumlah kelompok kerja tematik yang mencakup sektor ekonomi dan pangan, penguatan UMKM dan pariwisata, infrastruktur dan energi, pendidikan dan kesehatan, hingga transformasi digital dan komunikasi publik. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan pembangunan yang selama ini dinilai masih berjalan parsial.

Dalam konteks ekonomi, tim diarahkan untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga pemasaran. Pemerintah daerah menilai bahwa tantangan utama bukan hanya pada kapasitas produksi, tetapi juga distribusi dan akses pasar yang belum optimal.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi mandat kunci tim akselerasi. Ia menyebutkan bahwa kontribusi PAD masih didominasi pajak kendaraan bermotor, sehingga perlu diversifikasi sumber pendapatan.

“Optimalisasi retribusi dan pemanfaatan aset daerah menjadi fokus penting ke depan. Banyak potensi yang belum tergarap maksimal,” katanya.

Di sisi lain, penguatan basis data menjadi perhatian utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menilai selama ini intervensi kebijakan kerap tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data antar sektor.

Salah satu anggota tim, Yosep, menekankan pentingnya integrasi data sebagai fondasi kebijakan yang lebih presisi. “Pendekatan terpadu berbasis data valid menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan lebih efektif,” ujarnya.

Penguatan komunikasi publik juga menjadi bagian dari strategi akselerasi. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, menjelaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi.

Menurutnya, komunikasi yang adaptif dan berbasis digital penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat terkait program pemerintah.

Sejak dibentuk, tim akselerasi telah melakukan evaluasi awal terhadap berbagai program berjalan, termasuk mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan. Sejumlah rekomendasi strategis pun telah disusun untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Pemprov NTT memandang pembentukan tim ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola pembangunan daerah yang lebih kolaboratif dan terukur, dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan PAD, dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. (As)