RRI.CO.ID, Sumba : Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa pesisir melalui program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sejumlah Bumdes di Kabupaten Sumba Barat Daya menerima dukungan untuk mengembangkan potensi kelautan yang dimiliki masing-masing desa. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Adapun Bumdes yang menjadi penerima manfaat antara lain Bumdes Mera Bohe dari Desa Maliti Bondo, Bumdes Pero Indah dari Desa Pero, Bumdes Uma Kalada Loura dari Desa Karuni, Bumdes Bahari Kultura dari Desa Rada Mata, serta Bumdes Beina Moripa dari Desa Lete Monda. Kelima Bumdes ini dinilai memiliki potensi besar dalam mengelola sumber daya pesisir yang selama ini belum dimaksimalkan.

Anggaran yang diberikan akan difokuskan pada pengadaan sarana bahari, penguatan unit usaha ekonomi produktif, serta optimalisasi peran Bumdes dalam mengelola potensi kelautan desa. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Bumdes mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap intervensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menegaskan bahwa wilayahnya memiliki garis pantai yang luas dengan total 33 desa pesisir, sehingga sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Menurutnya, program LAUTRA menjadi langkah nyata dalam meningkatkan taraf hidup nelayan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga mengingatkan kepada seluruh Bumdes penerima bantuan agar mengelola dana secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Di akhir kegiatan, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal program pusat agar berjalan optimal. Ia juga menyampaikan harapan agar pengembangan Pantai Mananga Aba yang telah memiliki dokumen master plan lengkap dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, sehingga mampu menjadi destinasi unggulan dan meningkatkan perekonomian daerah. (Jl)